RAKOR PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD
Tanggal: 8 August 2022
Kota Mungkid_KPU baik ditingkat KPU RI, KPU Provinsi maupaun Kabupaten/Kota dapat mencermati setiap pasal yang ada dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 khususnya yang terkait dengan lampiran yang mengatur tentang penggunaan formulir. Hal ini dikemukakan oleh Ketua KPU RI Hasyim Ashari, S.H., M.Si.,Ph.D, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Jumat-Minggu (5-7/8/2022) di Mercure Hotels Convention Center Ancol Jakarta. Rakor ini diselenggarakan oleh KPU RI dan diikuti oleh 1.130 yang terdiri dari 34 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota se...
RAPAT SERI ADVOKASI HUKUM KEPEMILUAN II : MASALAH-MASALAH HUKUM DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU
Tanggal: 29 July 2022
Kota Mungkid_ Tahapan Pendaftaran Partai Politik tinggal menghitung hari, sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Jadwal Tahapan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik akan dimulai besok, Jumat 29 Juli 2022. Dalam rangka upaya antisipasi potensi-potensi permasalahan dalam tahapan tersebut KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat Seri Advokasi Hukum Kepemiluan II : Masalah-Masalah Hukum dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu secara daring melalui zoom meeting, Kamis (28/7/2022). Rapat ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag dan Staf Hukum dan SDM 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
Seri Advokasi Hukum Kepemiluan ini rutin...
KPU KABUPATEN MAGELANG MENGHADIRI RAKOR PENANGANAN PELANGGARAN DI BAWASLU KABUPATEN MAGELANG
Tanggal: 27 July 2022
Kota Mungkid_ KPU Kabupaten Magelang menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Selasa (26/7/2022) di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. Hadir dalam Rakor tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Stakeholder di Kabupaten Magelang.
Narasumber dalam Rakor tersebut Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH. M.Hum Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam paparannya Ana menjelaskan tentang perbedaaan penanganan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak. Lebih lanjut Ana menyampaikan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu dan Pemilihan...