RAKOR PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD
Tanggal: 8 August 2022
Magelang, jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota,
Divisi Hukum dan
Pengawasan serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Magelang mengikuti Rapat
Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada tahapan Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di
Jakarta Jum'at-Minggu (5-7/8/22).
Membuka sekaligus memberikan sambutan, Ketua KPU RI Hasyim
Asyari, didampingi oleh jajaran komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal KPU RI
serta pejabat di lingkungan KPU RI.
Rapat koordinasi menghadirkan narasumber Ketua DKPP RI, Muhammad
dengan materi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2024. ...
ADVOKASI HUKUM KEPEMILUAN SERI 2 : MASALAH-MASALAH HUKUM DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU
Tanggal: 29 July 2022
Magelang,
jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota, Kegiatan Advokasi Hukum Kepemiluan dengan
tema Masalah-Masalah Hukum dalam Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta
Pemilu digelar KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (28/07/22). Momen ini bertepatan dengan akan dimulainya
tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan
umum tahun 2024.
Kegiatan
Advokasi Hukum Kepemiluan Seri ke-2 ini menghadirkan narasumber Divisi Hukum
dan Pengawasan KPU Kabupaten Purbalingga, Mey Nurlela dan Divisi Hukum dan
Pengawasan KPU Kabupaten Banyumas, Suharso Agung B.
Selain
berbagi pengalaman dalam proses verifikasi parpol pada Pemilu tahun...
POLEMIK DATA BERUJUNG PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SHARING SESSION KPU LABUHANBATU
Tanggal: 20 July 2022
Magelang,
jdih.kpu.go.id/jateng/magelang-kota, KPU Kota Magelang mengikuti sharing session yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
secara daring Rabu, (20/07/22) dengan tema “Polemik Data Berujung Pemungutan
Suara Ulang (PSU)”.
Rifai Harahap, Divisi
Teknis Penyelenggaraan KPU Labuhabatu membagikan pengalamannya dalam
penyelesaian sengketa yang berujung pada PSU.
Beberapa isi pokok permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) antara lain adanya pemilih yang tercatat dalam
DPTb namun pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS lain di desa yang
berbeda, pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi...