12/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022

Keputusan Pemilihan Komisi Umum Kabupaten Jepara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022
11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022

Keputusan Pemilihan Komisi Umum Kabupaten Jepara Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2022
09/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021

Keputusan Pemilihan Komisi Umum Kabupaten Jepara Nomor 09/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 03/Hk.03.1-Kpt/3320/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Wajib, Harus, dan Dilarang, Apa Konsekuensinya?

Tanggal: 22 June 2022

JDIHKPUJEPARA – Bisakah membedakan kata wajib, harus, dan dilarang yang terdapat dalam pasal-pasal di produk hukum? Untuk membedakan kata-kata itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma bersama Mat Suhan dari Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Jepara menyimak pemaparan dari Sugeng Pamuji, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng membedahnya. Sugeng menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Seri ke-V dengan tema Bab, Pasal, dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan pada Selasa (21/6) melalui dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan Divisi...

Konsideran: Pentingkah Unsur Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis?

Tanggal: 14 June 2022

JDIHKPUJEPARA – Konsideran produk hukum tidak bisa lepas dari “Menimbang”. Kata tersebut merupakan uraian singkat mengenai dari pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dipaparkan oleh Nugraha Adhitya Kristanto, Perancang Perundang-undangan Muda dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting dengan moderator Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah Kiki Riska Ningsih. Bimtek keempat yang digelar bersama Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti Divisi Hukum dan Pengawasan KPU...

Hindari Multitafsir, Dibutuhkan Kecermatan Pilih Kata

Tanggal: 8 June 2022

JDIHKPUJEPARA – Bahasa dalam produk hukum terkadang sulit dipahami. Bahkan, multitafsir. Untuk menghindari pembuatan produk hukum seperti itu, KPU Kabupaten Jepara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Seri III: Tentang Teknis Penulisan Bahasa dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bimtek tersebut digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Selasa (7/6/2022) secara daring. Bimtek tersebut diikuti ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kali ini dengan narasumber Heny Andriana, Perancang Peraturan...