| Jenis Produk Hukum | : | |
| Nomor Produk Hukum | : | |
| Subjek Produk Hukum | : | |
| Tahun Produk Hukum | : |
Tanggal: 7 August 2022
Identifikasi permasalahan hukum penting dilakukan karena akan dapat mengetahui resiko yang berpotensi terjadi. Jika resiko dapat diketahui lebih awal makan upaya pencegahanpun dapat dilakukan. Demikian disampaikan Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Affifudin saat menyampaikan materi pada kegiatan hari kedua pada Rakor Penangan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Hotel Mercure Ancol Jakarta (5-7). Untuk tujuan identifikasi permasalahan adalah untuk melakukan mitigasi resiko dan meminimalisir terjadinya persoalan hukum dan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses... |
Tanggal: 7 August 2022
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi salah satu materi yang disampaikan saat Rakor Penanganan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Pemilu DPR dan DPRD di Jakarta, (5-7), di Jakarta. Pada tema SPIP, menghadirkan dua pemateri, yaitu Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priatna dan Inspektur Wilayah 2Adi Wijaya. Pada kesempatan tersebut disampaikan hal penilaian hasil penilaian pelaporan SPIP tingkat nasional mulai Januari 2022 hingga sekarang, dan peringkat tertinggi diraih provinsi Jawa Tengah dengan nilai 99,86 persen.
Inspektur Utama KPu RI Nannang Priatna menyampaikan bahwa pelaporan kartu kendali SPIP merupakan pelaksaan salah satu unsur... |
Tanggal: 7 August 2022
Waspada terhadap tekanan dan pesanan. Demikianlah kalimat yang dipesankan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Mohammad saat menjadi Nara sumber dalam kegiatan Rakor Penanganan Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diselenggarakan KPU Ri di Jakarta. Selain Ketua DKPP, pada hari kedua (6/8), kegiatan yang diikuti KPU Provinsi dan KPU Kab/kota se Indonesia itu juga menghadirkan nara sumber Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyanto.
Lebih lanjut Prof. Mohammad menekankan agar jajaran KPU di semua tingkatan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar kode etik. "12... |
