WEBINAR TEKNIK PENYUSUNAN PROSEDUR STRANDAR

OPERASIONAL DAN PETA PROSES BISNIS

Semarang, 17 November 2021 – Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan bagian dari proses tata kelola pemerintahan secara umum di  instansi, baik ditingkat provinsi maupun daerah. Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi bentuk pedoman dalam  setiap penyelenggaraan suatu kegiatan. SOP merupakan turunan dari peta proses bisnis. Karenanya, kedudukan SOP dan peta proses bisnis ini saling berkaitan dan hal ini menjadi penting dalam proses tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, guna memiliki standar yang jelas agar keputusan dan tindakan dapat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Melatarbelakangi hal tersebut,  KPU Provinsi Jawa Tengah khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan menyelenggarakan webinar dengan tajuk “Teknik Penyusunan Prosedur Operasional dan Peta Proses Bisnis”. Acara digelar pada Rabu, 17 November 2021, dengan menghadirkan Fahrul Azmi S.IP. MA (Analis Kebijakan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Kemanpan RB) dan Muslim Aisha S.H.I (Anggota KPU Jateng Divisi Hukum dan Pengawasan) sebagai pemantik dalam penyampaian materi dan penajaman tujuan dari pemilihan materi webinar. Acara webinar dilakukan secara daring, yang dibuka oleh Dra. Putnawati, M.Si (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) mewakili Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan dimoderatori oleh Dewantoputra. S.H (Kepala Bagian HTH KPU Provinsi Jawa Tengah).

Dalam pemaparan diskusi pada webinar, Fahrul Azmi SIP. MA menyampaikan “ SOP berasal dari pekerjaan sehari-hari yang berkenaan dengan domain unit kita. SOP juga berasal dari tugas dan fungsi organisasi yang bersangkutan. Untuk itu, kunci mudah penyusunan SOP berasal dari kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dikerjakan”

Atas terselenggarakannya webinar tersebut, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU Kabupaten/Kota diharapkan dapat memahami dan fasih mengenai tata cara menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peta proses bisnis serta perbedaan antara keduanya. SOP turut menstandarisasikan seluruh prosedur kerja, sehingga setiap individu yang terlibat dalam suatu kegiatan memiliki standar perilaku atau kerja yang sama.