JDIH KPU PROV JAWA TENGAH

Surat Edaran Tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum download

Menu Utama

Home Profil Berita Artikel/Kajian Peraturan Perundang-Undangan Peraturan KPU Keputusan KPU Keputusan KPU
Prov JAWA TENGAH Galeri Foto Putusan Pengadilan Arsip

Hasil Kajian

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Seluruh Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi

7 Agustus 2018

Nomor Perkara	:	23/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018
Pemohon	:	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si. dan Drs. Semuel Conny Penna
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Putusan	:	Tidak dapat diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

7 Agustus 2018

Nomor Perkara	:	22/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rote Ndao Tahun 2018
Pemohon	:	Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfina Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum.
Amar Putusan	:	Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
Putusan	:	Ditarik Kembali
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

7 Agustus 2018

Nomor Perkara	:	21/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018
Pemohon	:	Esebius Utha Safsafubun, S.I.P. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

7 Agustus 2018

Nomor Perkara	:	15/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Cirebon Tahun 2018
Pemohon	:	Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hernawa Susanty
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	73/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H. sebagai Pemohon I; 2. Irfan Soekoenay, S.H., M.H.sebagai Pemohon II. Kuasa Pemohon: Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	51/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi. sebagai Pemohon I; 2. Herinyanto, S.H., M.H.Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3.Ramdansyah, S.H. Wiraswata. sebagai Pemohon III.
Amar Putusan	:	Mengabulkan Permohonan Sebagian
Putusan	:	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	58/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Mohammad Ibnu. Pelajar/Mahasiswa Sebagai Pemohon I; 2. Fahatul Azmi Bahlawi. Pelajar/Mahasiswa. sebagai Pemohon II; 3. Octianus. Pelajar/Mahasiswa.Sebagai Pemohon III; 4. Iwan Firdaus. Pelajar/Mahasiswa.SebagaiPemohon IV; 5. Muhammad Rizki Firdaus. Pe
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	26/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D. Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi sebagai Pemohon I; 2. Heriyanto, S.H., M.H. Peneliti Pemilu. sebagai Pemohon II; 3. Ramdansyah, S.H.Wiraswasta. sebagai Pemohon III.
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	71/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Rahadi Puguh Raharjo, S.E; 2. Ma mun Murod, S.H; 3. Mutaqin. Kuasa Pemohon: Mariyam Fatimah, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	38/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Dr. Ali Nurdin, M.Si. Konsultan dan Dosen Komunikasi Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	79/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	H.A. Irwan Hamid S.sos. Swasta Kuasa Pemohon: Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	37/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Lanosin ST. Bin H. Hamzah. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Andi Syafrani, S.H.,dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	34/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Aji Sumarno, S.SIP., MM. Pegawai Negeri Sipil Kuasa Pemohon: Mappinawang, S.H., dkk
Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Link Putusan	:	view

Putusan Mahkamah Konstitusi

28 July 2015

Nomor Perkara	:	33/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Adnan Purichta Ichsan, S.H. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019 Kuasa Pemohon: 1. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk 2. Mappinawang, S.H., dkk
Amar Putusan	:	Mengabulkan Permohonan Sebagian
Putusan	:	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Link Putusan	:	view