7 Tahun 2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
6 Tahun 2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
5 Tahun 2022

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 5/PP.07/1502/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaPemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Bekerja Sesuai Aturan, Identifikasi Potensi Masalah Sejak Awal

Tanggal: 11 August 2022

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap memberikan arahan terkait Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024 dan mengikuti diskusi membahas Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Dalam Menghadapi Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, Sabtu (6/8/2022). Hasyim menyampaikan seluruh kegiatan verifikasi administrasi dan kegiatan Pemilu 2024 terpusat di KPU sehingga tidak ada KPU tingkat manapun yang menerima berkas syarat pendaftaran partai politik di provinsi, kabupaten/kota. Adapun KPU provinsi dan...

Jalankan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Sesuai UU

Tanggal: 11 July 2022

Jakarta, kpu.go.id – Pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dilaksanakan berdasar pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memerhatikan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudisial, salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK) melalu Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Hal ini disampaikan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos saat menjadi narasumber Forum Rembuk Demokrasi & Pemilu (Formasi) Episode III, "Penguatan SDM Bagi Pengawas Pemilu dalam Pendaftaran,...

Patuh UU dan PKPU, Hormati Kekhususan Aceh

Tanggal: 30 June 2022

Banda Aceh, kpu.go.id - Selain ditingkat nasional, pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 juga akan berlangsung di Provinsi Aceh untuk partai lokal yang hendak mengikuti kontestasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Dan untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan perundang-undangan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik bersama Betty Epsilon Idroos hadir pada Rapat Koordinasi Khusus KPU RI dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tentang Regulasi...