In House Training tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mana sudah 3 kali perubahan yaitu PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 21 Tahun 2020 dan PKPU No. 4 Tahun 2021
Tanggal: 14 May 2022
Pada hari ini, Jumat (13 Mei 2022) KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan IHT - In House Training tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mana sudah 3 kali perubahan yaitu PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 21 Tahun 2020 dan PKPU No. 4 Tahun 2021. Kegiatan IHT di buka langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon (Arif Hidayat) dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan (Abdullah Sapi'i) dilanjut pemaparan materi oleh Kassubag Hukum dan SDM (Intan Sugihartini)
Dalam kegiatan IHT ini diharapkan dapat menambah Ilmu dan wawasan mengenai Tata Kerja KPU khususnya pada lingkungan kerja KPU...
Rapat Internal Divisi Hukum dan Pengawasan Internal
Tanggal: 21 April 2022
Rabu (20/04/2022), Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat pengarahan dan koordinasi manajemen di internal divisi hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU Kabupaten Cirebon Bapak Abdullah Sapi'i, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Ibu Intan Sugihartini, dan Fungsional Umum Bapak Toyib dan Ria Andriani. Dalam rapat ini dibahas mengenai dalam divisi hukum melekat juga fungsi pengawasan internal, maka dari itu proses administrasi dalam pendokumentasian produk hukum harus tertib, diantaranya : keputusan KPU, Berita Acara dan Keputusan Kepengurusan Partai Politik.Selain itu, rapat ini...
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
Tanggal: 29 March 2022
Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Masyarakat, perlu membentuk
Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan bahwa dengan merujuk ketentuan BAB VI huruf d pada
lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Akun Media Sosial Resmi
pada Jaringan Dokumentasi dan...