Laksanakan Fungsi Atributif, KPU Kembali Gunakan SIPOL
Tanggal: 24 June 2022
Hai, #SobatJDIHKPU
Sebagai tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam ketersediaan data base keanggotaan partai politik sekaligus menjalankan fungsi kewenangan atributif, KPU KBB akan memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses verifikasi parpol sesuai arahan KPU RI.
Hal itu dikemukan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU KBB, Rovi'i didampingi Kasubbag Hukum, Siti Nani Aisyah di Kantor KPU KBB, Jumat (24/6) usai menyimak peluncuran Aplikasi SIPOl oleh KPU RI melalui kanal YouTube.
"Terkait juknis verifikasi parpol tentu masih kami tunggu. Sebagai...
Sharing Session Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Unit Pengendalian Gratifikasi
Tanggal: 20 June 2022
Hai #SobatJDIHKPU
Masih dalam kegiatan sharing session KPU Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan Senin (20/6) di ruang rapat KPU Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan dihadiri oleh ketua, anggota, dan seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bandung Barat. Sharing session kali ini membahas mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sosialisasi penyelenggaraan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat...
Sharing Session Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat
Tanggal: 15 June 2022
Hai #SobatJDIHKPU
Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menghadapi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan sharing session yang dihadiri oleh ketua, anggota, dan seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bandung Barat. Sharing session tersebut dilaksanakan di ruang rapat KPU KBB pada hari Senin (15/6). Kegiatan kali ini dikhususkan untuk membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. PMK Nomor 230 Tahun 2016 merupakan perubahan dari PMK Nomor 162/PMK. 05/2013
tentang...