Meskipun masih dalam proses perbaikan, kesungguhan pengelolaan JDIH tetap perlu diperhatikan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan dalam arahan Rapat Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat KPU Kabupaten/Kota, Jum’at (13/8). Secara tampilan memang belum dapat dievaluasi secara maksimal karena masih dalam proses perbaikan.  Lebih dari itu, kesungguhan  menjadi bagian dari kepedulian KPU Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan JDIH. Hamdan juga menekankan pentingnya, goodwill dan arahan pimpinan, teamwork, pelaksanaan SOP serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat sebagai pembina maupun pengelola JDIH.

Rapat pembahasan ini dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Ketua, Anggota beserta jajaran Sekretariat KPU DIY. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, SIti Ghoniyatun memandu pembahasan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH. Beberapa waktu yang lalu, KPU DIY telah mengirimkan kuesioner pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota. Jawaban kuesioner dari KPU Kabupaten/Kota ini yang dibahas sebagai persiapan rapat evaluasi lanjutan dengan KPU Kabupaten/Kota. Siti menjelaskan bahwa evaluasi ini berawal dari penyusunan produk hukum, kemudian pendokumentasian sampai menjadi salinan produk hukum, serta penyimpanan naskah asli dinas produk hukum. Selanjutnya dilihat juga bagaimana proses pengunggahan dokumen produk hukum ke web JDIH KPU Kabupaten/Kota. 

Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan JDIH menyatakan bahwa keberadaan JDIH di lingkungan KPU mempunyai peran yang sangat penting. JDIH menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan KPU. Merunut dari peran tersebut, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Wawan Budiyanto menyatakan web JDIH merupakan salah satu ujung tombak dalam melayani informasi kepada masyarakat. Pengelolaan web JDIH juga harus disamakan dengan apa yang dilakukan terhadap website resmi. Wawan juga menyampaikan selain goodwill pimpinan, peran political will pimpinan mempengaruhi bagaimana pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, JDIH seluruh KPU Kabupaten/Kota se-DIY dapat memperbaiki pengelolaan JDIH ke arah yang lebih baik.