JDIH KPU PROV DI. YOGYAKARTA

Sengketa TUN Pemilihan Tahun 2015 dan Advokasi Sengketa TUN Pemilihan Tahun 2017

15 November 2016 oleh JDIH KPUD PROVINSI YOGYAKARTA

SENGKETA TUN PEMILIHAN TAHUN 2015 DAN

ADVOKASI SENGKETA TUN PEMILIHAN TAHUN 2017

(Materi pada Rakor Persiapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal 27-29 September 2016, di Bogor)

�

Kerangka Penegakan Hukum Pilkada

No	JENIS SENGKETA	LEMBAGA YANG BERWENANG
1	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan rekomendasi
2	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota
3	Sengketa TUN Pemilihan	PT TUN setelah melalui penyelesaian administrasi, Mahkamah Agung
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
5	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
6	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

�

�Sengketa Proses Pilkada

�

Jenis Sengketa Proses	Lembaga Yang Berwenang	Produk Hukum	Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu	Rekomendasi	KPU Prov./ Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima.
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu	Putusan Bawaslu/Panwaslu bersifat mengikat	KPU Prov./Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan paling lambat 3 hari kerja
Sengketa TUN	PT-TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu/Panwaslu telah dilakukan	Putusan	KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA� tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara
Pelanggaran Administrasi Politik Uang	Bawaslu Provinsi	Putusan	KPU Prov./Kab/Kota wajib melnindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Prov/Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan

�

Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi pemilihan meliputi pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan diluar tindak pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Legal Standing dan Obyek Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran tata cara, prosedur mekanisme pelaksanaan tahapan pemilihan

Pelapor : Pemilih, Pemantau, Peserta

Terlapor: KPU, PPK, PPS/KPPS

Sengketa Pemilihan

Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. Sengketa antar peserta pemilihan,

b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Legal Standing dan Obyek Sengketa Pemilihan

Keputusan KPU Provinsi/Kab/Kota

Pelanggaran politik uang yg terstuktur, sistematis dan masif.

Pemohon : Calon/Paslon/Parpol/Gabungan Parpol

Termohon : KPU Prov/Kab/Kota/Calon/ Paslon/Tim Kampanye/ Relawan/Pihak lain.

Perubahan Kerangka Hukum Sengketa TUN

Elemen	UU No. 1 Tahun 2015	UU No. 10 Tahun 2016
Penyelesaian sengketa pemilihan� oleh Bawaslu/Panwaslu	Keputusan Bawaslu dan keputusan Panwaslu tentang penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputsan terakhir dan mengikat.	Putusan Bawaslu & Putusan Panwaslu ttg penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat. KPU Prov./Kab/Kota wajib melaksanakan putusan paling lambat 3 hari kerja
Waktu penyelesaian sengketa TUN	Hari adalah hari kalender	Hari adalah hari kerja
�	PT � TUN memeriksa dan memutus paling lama 21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap	PT � TUN memeriksa dan memutus paling lama 15 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap
�	Permohonan Kasasi diajukan paling lama 7 hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT-TUN	Permohonan Kasasi diajukan paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT-TUN
�	Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima	Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
Pelaksanaan Putusan	KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA paling lama 7 hari	KPU Prov/KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT-TUN/MA� tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara

�

Sengketa TUN

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur /Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Legal Standing dan Obyek Sengketa TUN Pemilihan

Penggugat: Pasangan Calon

Tergugat: KPU Provinsi/Kab/Kota�

Obyek Sengketa: Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon

Obyek Sengketa

Tahapan	Keputusan KPU Prov/Kab/Kota	Keterangan
Penyerahan dukungan Paslon Perseorangan	Keputusan Penyerahan dukungan tidak dapat diterima	Penyelesaian sengketa Pemilihan� Oleh Bawaslu
Pendaftaran Paslon	BA. Pendaftaran tidak dapat diterima karena syarat pencalonan tidak dipenuhi secara kumulatif	Penyelesaian sengketa Pemilihan� oleh Bawaslu
Penelitian syarat bakal calon	BA.� Hasil pemeriksaan kesehatan calon tidak memenuhi syarat	Penyelesaian sengketa Pemilihan� oleh Bawaslu
Penetapan Paslon	Keputusan Penetapan paslon	Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
Kampanye	Keputusan pembatalan Calon	Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

�

Sengketa Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2015�

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penyerahan dukungan Calon Perseorangan	20
Presentase	7,43%

�

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	12	60
Ditolak	5	25
Tidak dapat diterima	2	10
Dilanjutkan ke Instansi Berwenang	1	5
Tercapai musyawarah mufakat	0	0

�

Sengketa Pendaftaran Pasangan Calon di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2015

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa pendaftaran paslon	29
Presentase	10.79%

�

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	18	62,06
Ditolak	7	24,13
Tidak dapat diterima	1	3,45
Gugur	1	3,45
Dilanjutkan ke instansi berwenang	1	3,45
Tercapai musyawarah mufakat	1	3,45

��

�

Sengketa Penetapan Pasangan Calon di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2015�

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	63
Presentase	23.42%

�

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	21	33,33
Ditolak	35	55,55
Tidak dapat diterima	7	11,11

�

Sengketa Penetapan Pasangan Calon di PT TUN�

�Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	40

�

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	7	17,5
Ditolak	9	22,5
Tidak dapat diterima	24	60

�

Sengketa Penetapan Pasangan Calon di Mahkamah Agung�

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	24

�

PUTUSAN

JUMLAH

Dikabulkan

(Kab. Muna & Kab. Mojokerto)

8,33

Ditolak

91,67

�

Faktor Timbulnya Sengketa Pencalonan

1. Adanya dualisme kepengurusan Partai Politik

2. Tidak terpenuhinya sayarat calon (syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, Laporan Pajak, Bebas Narkoba)

3. Tidak terpenuhinya jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan

4. Penyelenggara pemilu yang tidak PATUH pada peraturan perundang-undangan

�

No	Daerah	Lembaga Peradilan	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat
1.	Kalimantan Tengah	PTTUN Jakarta � MA	� 29/G/PILKADA/2015 /PT.TUN. JKT � 676 K/TUN/PILKADA/ 2015	DR. H. Ujang Iskandar, S.T., M.SI dan H. Jawawi, S.P., S.HUT., M.P	KPU RI KPU Provinsi Kalteng
2.	Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	PTTUN Medan � MA	� 16/G/PILKADA/2015/ PT.TUN- MDN � 9 K/TUN/PILKADA/2016	JR. Saragih	KPU Kabupaten Simalungun
3.	Kabupaten Fakfak, Papua Barat	PTTUN Makassar � MA	� 20/G/Pilkada/2015/ PTTUN.MKS � 695 K/TUN/PILKADA/ 2015	Drs. Donatus Nimbitkindik, M.TP dan Abdul Rahman, SE	KPU Provinsi Papua Barat
4.	Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara	PTTUN Medan � MA	� 17/G/PILKADA/2015/ PTTUN-MDN � 28K/TUN/PILKADA/ 2016	Fernando Simanjuntak, SH dan H. Arsidi, SE	KPU Kota Pematangsiantar
5.	Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara	PTUN Medan � PTTUN Medan � MA	� 98/G/2015/PTUN.MDN � 74/B/2016/PT.TUN-MDN	Survenof Sirait, S.Sos dan S.L. Parlindungan Sinaga	KPU Kota Pematangsiantar
6.	Kota Manado, Sulawesi Utara	PTTUN Makassar �� MA	� 21/G/PILKADA/2015/ PT.TUN.MKS � 697K/TUN/PILKADA/ 2015	Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud	KPU Kota Manado

�

Potensi Sengketa Pencalonan

1. Kepengurusan Partai Politik

� �  Adanya Dualisme Kepengurusan yang menyebabkan data Kepengurusan Partai Politik dari DPP belum lengkap

� �  Keterlambatan Penguploadan SK Kepengurusan Partai Politik karena Faktor Teknis

� �  Perbedaan Dokumen Kepengurusan antara Laman KPU dengan Hard Copy akibat belum diserahkannya SK Perpanjangan Kepengurusan Partai Politik kepada KPU;

� �  Pengambilalihan Pendaftaran Pasangan Calon oleh DPP

2. Syarat Calon

� �  Mutasi Jabatan

� �  Tidak Pernah Berstatus sebagai Terpidana

� �  Surat Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Polri, PNS, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD 5hari sejak ditetapkan sebagai Calon.

� �  Hasil Pemeriksaan Kesehatan

Antisipasi Sengketa Pencalonan

 Secara konsisten memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan KPU dalam penyusunan pedoman teknis/keputusan dan dokumen lainnya.

 Tertib Administrasi dan Dokumentasi setiap Tahapan/Kegiatan (dalam bentuk Foto atau Video)

 Transparansi, Akuntabilitas dan Profesionalisme�

 Standarisasi Prosedur dan Kualitas kerja

 Supervisi dan Asistensi serta Koordinasi deteksi dini adanya Potensi Sengketa

Langkah-Langkah Advokasi

Dalam hal terjadinya sengketa, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:�

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang dipersoalkan

2. Menyusun kronologis kejadian dan/atau poin-poin permasalahan�

3. Menyiapkan dokumen pembelaan yang diperlukan dapat berupa dokumen surat, foto, rekaman, video dan sebagainya

4. Membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari Komisioner dan Sekretariat Satker masing-masing

5. Apabila Satker menggunakan Jasa Pengacara, maka perlu dibuat Kriteria Jasa Pengacara

�

Sengketa TUN Pemilihan Tahun 2015 dan Advokasi Sengketa TUN Pemilihan Tahun 2017

Berita Lainnya

KPU DIY Raih Penghargaan Juara I Kategori Wilayah Kecil dalam Anugerah JDIH KPU Tahun 2023

KPU DIY Lakukan Rapat Pleno SPIP, Pelaporan dan Evaluasi Dumas, Pelayanan Publik serta Rakor JDIH secara Simultan

KPU DIY Melaksanakan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunungkidul

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DI. Yogyakarta

Kontak

Unduh Aplikasi

Media Sosial