PALOPO -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Faisal Amir menyebutkan jika anggaran pada Divisi Hukum dan Pengawasan sulit untuk diprediksi besarannya.

Hal itu disampaikan Faisal Amir saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Divisi Hukum dan Pengawasan KPU sulsel dan 24 KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Rabu (16/03/2022).

"Hal ini dikarenakan persoalan hukum baik pemilu maupun pemilihan tidak dapat dipastikan apakah akan ada gugatan atau tidak. Sebagai contoh Pilkada Kabupaten Yalimo Papua yang PSU-nya di PSU-kan", sebut Faisal Amir mencontohkan.

Faisal Amir juga menyebutkan jika tahapan maupun hasil pemilu dan pamilihan dapat digugat berkali-kali sehingga hal inilah yang perlu dicermati oleh Divisi Hukum dalam menetukan anggaran yang dibutuhkan. "Namun anggapannya jika setiap tahapan maupun hasil penghitungan suara dapat saja digugat", jelasnya.

Mantan anggota KPU Takalar 2 periode ini tak lupa meminta kepada Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan setiap rakor yang diselenggarakan terkhusus yang membahas tentang anggaran pada pemilihan kepala daerah 2024.

Melalui rakor akan memudahkan menyatukan persepsi dengan banyaknya peserta yang dapat bertukan pikiran untuk memaksimalkan penyusunan anggaran agar tepat guna, efisien dan efektif dengan output yang jelas," kuncinya.(isw)