Sabtu, 25 November 2023, KPU Kota Batam mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pencermatan Sengketa Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DCT). Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batam, Bosar Hasibuan, S.E, M.Ak, Kasubbag Hukum dan SDM Firmana Akbar, SH serta Staf Subbag Hukum dan SDM Shinta Helen Angela Hutapea, SE MM dan Lamhot Fransiscus Manik, SH menghadiri langsung kegiatan yang berlangsung di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center. Kegiatan Rakor tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kepri Bapak Indrawan Susilo Prabowoadi SH MH dengan didampingi Anggota KPU Provinsi Kepri Bapak Muhammad Sjahri Papene SH MH dan Ibu Jernih Millyati Siregar S.Ag M.Pd Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi menyampaikan Bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan harus lebih intens melakukan koordinasi dengan semua divisi terkait setiap tahapan Pemilihan Umum lebih lanjut Bapak Indrawan menekankan untuk jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan lebih rajin membaca peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan setiap tahapan Pemilu. Khususnya UU Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP. Selanjutnya Anggota KPU Provinsi Kepri Ibu Jernih Millyati Siregar juga menekan di tengah kesibukan tahapan pemilu ini supaya seluruh jajaran tidak hilang fokus dan tetap teliti saat membuat keputusan dan Berita Acara. Hal tersebut sebagai upaya menghindari laporan ataupun gugutan dikemudian hari. Berikutnya Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Prov Kepri Bapak M. Sjahri Papene menyampaikan paparan materinya terkait Keputusan KPU 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Sebelum penutupan Rapat Koordinasi dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sebelumnya sudah dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Kota se Provinsi Kepri dan pada kesempatan tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua Divisi KPU Kabupaten Kota di Provinsi Kepri untuk selanjutnya di lakukan mitigasi pada semua DIM tersebut.