JDIH KPU Daerah

Pencarian

Undang-Undang

Nomor : 33 Tahun 2012
Undang-Undang
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Nomor : 7 Tahun 2023
Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
Nomor : 1 Tahun 2022
Undang-Undang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Nomor : 2 Tahun 2011
Undang-Undang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Nomor : 2 Tahun 2008
Undang-Undang
Partai Politik

Peraturan

Nomor : 2 Tahun 2025
Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Nomor : 1 Tahun 2025
Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Nomor : 19 Tahun 2024
Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025
Nomor : 18 Tahun 2024
Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Nomor : 17 Tahun 2024
Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Keputusan KPU

Nomor : 915 Tahun : 2025
Keputusan KPU
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Nomor : 855 Tahun : 2025
Keputusan KPU
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Nomor : 842 Tahun : 2025
Keputusan KPU
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 842 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Nomor : 783 Tahun : 2025
Keputusan KPU
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 783 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Pramubakti, dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 805 Tahun : 2025
Keputusan KPU
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 805 Tahun 2025 tentang Pencabutan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan KPU Daerah

Nomor : 41 Tahun : 2025
Keputusan KPU Daerah
PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
KPU Kab/kota KOTA TOMOHON Provinsi SULAWESI UTARA
Nomor : 21 Tahun : 2025
Keputusan KPU Daerah
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2025
KPU Kab/kota KOTA PEKANBARU Provinsi RIAU
Nomor : 0 Tahun : 2025
Keputusan KPU Daerah
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 2A TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
KPU Kab/kota KOTA MATARAM Provinsi NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 9 Tahun : 2025
Keputusan KPU Daerah
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025
KPU Kab/kota NIAS SELATAN Provinsi SUMATERA UTARA
Nomor : 6 Tahun : 2025
Keputusan KPU Daerah
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025
KPU Kab/kota NIAS SELATAN Provinsi SUMATERA UTARA

Berita

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah Melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Berita
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah Me...
KPU Jateng Perkuat Pemahaman SPIP Lewat Bimtek Internal SPIP
Berita
KPU Jateng Perkuat Pemahaman SPIP Lewat Bimtek Int...
Internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jumat 7 November 2025
Berita
Internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tent...
JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT GELAR MEMBAHAS HUKUM SERI #9 BAHAS ZONA INTEGRITAS DAN SPIP
Berita
JDIH KPU PROVINSI JAWA BARAT GELAR MEMBAHAS HUKUM ...
Program Pokok Bahasan Diskusi Regulasi (PONDASI) Chapter 3
Berita
Program Pokok Bahasan Diskusi Regulasi (PONDASI) C...