“KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan webinar ini dengan tujuan untuk penguatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.” ujar Yulianto Sudrajat dalam sambutannya.

Setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pasti akan bersinggungan dengan pelanggaran baik berupa pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana sehingga perlu kegiatan ini untuk membekali lembaga penyelenggara dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang. Dalam paparannya, Muslim menjelaskan berbagai macam masalah hukum yang biasanya terjadi di Pemilu dan Pemilihan seperti masalah administrasi, sengketa, etika, pidana hingga tata usaha negara. 

Sementara Nuruli menyampaikan tata cara penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan di Pengadilan Negeri dan juga apa saja jenis-jenis tindak pidana Pemilu. Menyambung Nuruli terkait jenis-jenis tindak pidana, Joyo menjelaskan lebih detil lagi terkait penyelesaian pelanggaran tindak pidana Pemilihan.

“Saya yakin KPU Kabupaten/Kota sudah memahami, namun utamanya saya ingin menyamakan sudut pandang,” jelas Joyo terkait tindak pidana Pemilu dan Pemilihan. Ia juga menegaskan sekali lagi bahwa pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu adalah dua hal yang sangat berbeda mulai dari proses penyelesaian, institusi yang menangani kasus hingga hukum acaranya.

Pelanggaran Pemilu dapat berupa pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi. Penyelesaian pelanggaran Pemilu dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Agung. Sedangkan sengketa Pemilu dapat berupa sengketa proses dan sengketa hasil dan penyelesaiannya dilakukan oleh Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun bertajuk penyelesaian pelanggaran pidana, beliau juga sedikit menyinggung terkait pelanggaran administrasi dalam Pemilu dan Pemiliahan. Joyo sempat menyampaikan bahwa kini KPU RI tengah dalam proses merevisi PKPU tentang penyelesaian pelanggaran administrasi. Perlu diketahui bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu berbeda. Dalam Undang-Undang Pemilu, output yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi Pemilu adalah putusan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan, output yang dikeluarkan terkait pelanggaran administrasi Pemilihan adalah rekomendasi. Perbedaan inilah yang hingga kini masih menjadi pertentangan dan menimbulkan perbedaan pendapat antara dua lembaga.

Kedepannya, diharapkan akan tercapai persamaan pemahaman antara Bawaslu dan KPU terkait penyelesaian pelanggaran administrasi.