Kota Mungkid_ Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada), KPU Kabupaten Magelang bersilaturahmi dan berkoordinsasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terkait pelaksanaan kerjasama yang telah dibuat oleh KPU dengan Kejaksaan Agung, Jumat (20/10/23). Rombongan KPU kabupaten Magelang dipimpin langsung oleh Ketua KPU kabupaten Magelang Afiffuddin, S.Ag di dampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati, S.H., Sekretaris KPU Kabupaten Magelang Ira Wahyu Catur K, S.Sos., M.M serta Staf Hukum dan SDM Nuraini, S.H. Rombongan KPU kabupaten Magelang diterima secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Agustinus Octavianus Mangontan beserta Kasi Intelijen dan Kasi Perdatun di ruang kerjanya. Afiffuddin menyampaikan bahwa silaturahmi KPU kabupaten Magelang ke Kejakasaan Negeri Kabupaten Magelang dalam rangka berkoordinasi untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1001 terkait pelaksanaan MOU Dan PKS (Perjanjian Kerja sama) Antara KPU Dengan Kejagung yang telah dibuat pada tahun 2022 dan bulan Agustus 2023 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut Nurhayati juga menyampaikan bahwa KPU RI dan Kejaksaan Agung RI telah melaksanakan dua PKS yaitu Perjanjian Kerjasama tentang dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dan Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Harapannya setelah pertemuan koordianasi ini KPU Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dapat melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh masing-masing pimpinannya di tingkat Kabupaten Magelang. Sementara itu Agustinus Octavianus Mangontan menyambut baik silaturahmi dan korrdinasi ini, sebagaimana perintah Pimpinan Jaksa Agung RI yang telah memerintahkan untuk dapat dan harus melaksanakan tugas sesuai kewenangan untuk mendampingi KPU dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Pada intinya Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang siap dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sesuai dengan tupoksi kelembagaan, terutama terkait dengan penangaanan masalah hukum dan tata usaha negara. Melalui kerja sama ini, ia berharap dapat tercipta koordinasi yang mendukung, mempermudah, serta memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.