#SobatJDIH, pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023, KPU Kabupaten Boyolali mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Penyusunan Produk Hukum Bagi KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota yang di selenggarakan oleh KPU di Legian Bali. Pada kegiatan hari pertama, rangkaian acara pembukaan yang dalam kesempatan ini Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, Andi Krisna dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan latar belakang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di sekretariatan dalam hal penyusunan keputusan dalam rangka kebutuhan tahapan pemilu dan untuk persamaan persepsi dalam rakor ini. Selain itu Rakor ini bertujuan untuk menyamakan standard dalam menyusun produk hukum, meliputi Keputusan, Berita Acara dan Perjanjian Kerja Sama serta mendapatkan masukan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan sambutan pertama sekaligus membuka acara Rakor dan dalam arahannya Hasyim menghimbau untuk mencermati regulasi pelaksanaan Pemilu. Muhammad Afiffudin selaku Anggota KPU Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, mengingatkan bahwa tahapan yang paling dekat adalah Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus segera menyiapkan produk hukum yang terkait dengan Daftar Calon Sementara(DCS). Sementara itu Anggota KPU Idham Cholik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan informasi seputar tahapan pencalonan. Anggota KPU August Mellazt Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menghimbau untuk lebih mengoptimalkan mitigasi resiko. Yulianto Sudrajad selaku Anggota KPU Ketua Divisi Perencanaan, Logistik dan Keuangan menyampaikan bahwa pada divisi hukum dan pengawasan melekat fungsi SPIP dan JDIH, Yulianto juga mengapresiasi JDIH KPU yang telah memenangkan award sebanyak 4 kali berturut-turut. Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dalam arahannya bahwa sekretariat jenderal khususnya di sub bagian hukum membantu memberikan dukungan administrasi baik hukum dan advokasi, selain itu terkait dengan anggaran, Sumber Daya Manusia dan tata laksana. Bernad menghimbau agar mengadministrasikan segala bentuk aktifitas yang berakibat hukum. Pada hari kedua, menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga yang diawali oleh Roberia dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyampaikan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dilanjutkan oleh Bapak Abhan selaku pegiat pemilu yang menyampaikan materi Pencegahan Sengketa dari Produk Hukum. Materi ketiga oleh Yudha Permana Putra selaku tim Teknis dari Bawaslu, selanjutnya materi keempat oleh Sigit Joyowardono yang memberikan materi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan 197 Tahun 2022. Pada sesi terakhir, menyampaikan materi terkait dengan manajemen resiko yang disampaikan oleh Inspektorat Utama. Sesi selanjutnya adalah pembahasan materi terkait studi kasus tentang penyusunan keputusan yang di sampaikan oleh Tim Hukum dari KPU. Kegiatan ditutup oleh Yulianto Sudrajad yang mengingatkan kembali sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan untuk lebih meningkatkan perspektif hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Boyolali Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Maya Yudayanti dan didampingi oleh Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali