272/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 272/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 09/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
271/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 271/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 05/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
270/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 270/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 04/HK.03.2-Kpt/3213/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

Jenis Produk Hukum	:	--Jenis Produk Hukum-- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Surat Dinas Surat Edaran
Nomor Produk Hukum	:
Subjek Produk Hukum	:
Tahun Produk Hukum	:	Semua Tahun 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Kunjungan KPU Kab. Subang ke DPC PDI Perjuangan dan Partai Nasdem dalam Rangka Klarifikasi Usulan PAW

Tanggal: 26 March 2021

Jumat, 19 Maret 2021 telah dilaksanakan kunjungan Komisiomer KPU Subang didampingi para staf ke kantor DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Nasdem. Kunjungan ini dilakukan sebagai wujud budaya baru yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan klarifikasi persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6...