Bandung, jdihkpujabar,- Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Kerja Persiapan Advokasi/Sengketa Dengan KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, Jumat, (19/8/2022). Dalam rapat tersebut hadir menjadi narasumber Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia Mochammad Afiffudin serta turut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat,  Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat ini diikuti oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan 27 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan  Kepala Subbagian Hukum dan SDM 27 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok yang menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dilewati tidak menutup kemungkinan akan menghadapi sengketa maupun permasalahan hukum disetiap tahapan yang akan dilaksanakan. Selain itu Rapat Kerja ini juga merupakan sarana untuk penguatan internal Divisi Hukum dan Pengawasan. “Penguatan pengawasan internal perlu diupayakan lebih optimal, jadi pengawasan internal ini diintensifkan sebagai media kita untuk menjaga profesionalitas, integritas dan independensi.” tandas Rifqi dalam sambutannya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Mochammad Afiffudin yang menyampaikan KPU di tingkat Kabupaten/Kota mulai disibukkan dengan urusan  Verifikasi Administrasi yang business process datanya diberikan dari pusat. “Masalah-masalah yang muncul di daerah ini lebih dari yang kita pikirkan. Beberapa daerah sudah menyampaikan permasalahan yang perlu segera disikapi. Sehingga dengan adanya kesempatan ini kita bisa bersama-sama pikirkan mumpung masih ada di awal tahapan apa yang bisa kita introkpesikan kebijakan yang kita ambil.” tegas Afiffudin.