![](http://jdih.kpu.go.id/data-kabko/jakut/foto_berita/WhatsApp Image 2021-02-09 at 15.40.16.jpeg)
jdih.kpu.go.id/dkijakarta/jakut
– KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan Rapat Koordinasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa 9
Februari 2021, pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di ruang rapat lantai 2
Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Rapat ini diikuti oleh Anggota Divisi
Hukum, Sekretaris, Para Koordinator, Para Sub Koordinator, Staf Hukum
KPU Provinsi DKI Jakarta, serta Anggota Divisi Hukum, Sub koordinator
Hukum, dan Staf Hukum KPU Kabupaten/Kota se DKI Jakarta.
Rapat
dibuka oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Divisi Hukum Muhaimin.
Dalam Sambutannya Muhaimin mengatakan saat ini sub bagian Hukum KPU
Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dibawah arahan Anggota KPU divisi hukum
bertanggungjawab terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
satkernya masing-masing. Muhaimin juga menyampaikan beberapa tugas dalam
penyelenggaraan SPIP ini antara lain adalah memastikan pengisian kartu
kendali SPIP. Kartu kendali ini terdiri dari kendali bidang kepegawaian,
anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan
dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, matriks tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan.
Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta
Martin Nurhusin mengatakan pentingnya para peserta untuk mengikuti rakor
ini. “Pengalihan penyelenggaraan SPIP dari KUL ke Hukum agar diikuti
oleh transfer pemahaman antar staf KUL dan staf Hukum yang
bertanggungjawab menangani SPIP ini” ujar Martin. “Pegawai yang
menangani SPIP ini diharapkan memahami penyelenggaraan SPIP yang
berpedoman pada Keputusan KPU nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
Penyelenggaraan ini akan dipantau langsung oleh inspektorat KPU RI”
pungkas Martin mengakhiri sambutannya.
Pada kesempatan selanjutnya
dijelaskan perkembangan aplikasi SPIP yang dimiliki KPU Provinsi DKI
Jakarta oleh Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi DKI
Jakarta Saono. Saono mengatakan saat ini aplikasi tersebut sedang dalam
pengembangan sehingga KPU Kabupaten/Kota belum bisa menggunakan untuk
menginput data SPIP keadaan bulan Januari 2021.