Kajian Hukum Kritis Mewacanakan Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik
(Ahmad Anfasul Marom)*
Parpol (Partai Politik) merupakan bagian penting dalam sistem kepemiluan dan sistem pemerintahan. Hampir semua jabatan publik di negeri ini ditentukan atau tidak lepas dari unsur partai politik baik itu secara langsung maupun tidak misalnya Pemilihan Presiden, DPR, Gubernur BI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Walikota, Bupati,...
Pengendalian Gratifikasi
(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)*
Pengantar
Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan KPU, maka mendesak diperlukan regulasi Gratifikasi. Hal ini tersurat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Tujuan utama penetapan regulasi Pengendalian Gratifikasi ialah dalam...
KTP Elektronik dan Hak Pilih Warga
(Hamdan Kurniawan, S.IP, M.A.)*
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan barang penting dalam Pilkada 2017. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sedikitnya menyinggung tiga tahapan yang berkenaan langsung dengan penggunaan KTP Elektronik, yakni tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan perseorangan dan pemungutan suara.
Pasal 41 ayat (2)...
Yogyakarta, jdih.kpu.go.id/yogyakarta/; Rabu (26/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan Rapat Kajian / Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016. Raker yang dibuka oleh Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, dihadiri oleh Komisioner KPU DIY beserta jajaran Sekretariat, Ketua KPU Kab./Kota se-DIY, Ka. Div. Logistik KPU Kab./Kota se-DIY, Ka. Div. Hukum KPU Kab./Kota se-DIY, Sekretaris/Ka. Sub Bag. Umum dan Logistisk KPU...
