Hai, #SobatJDIHKPU #TemanPemilih 

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:   

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b. memperlakukan perserta pemilu secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan;

e. menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola memelihara,dan merawat arsip/dukumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/ kota berdasarkan pendoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan pelanggaran pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;

j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepda peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan keputusan DKPP;dan 

n. melaksanakan kewajiban lain yang di berikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.     

              

#jdihkpu

#informasihukumKPU

#KPUMelayani

#ppidkpukotapalu