Manado (28/8/2023) Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari membuka Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum, Gelombang II, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi wewenang besar dalam menjalankan kepemiluan, sehingga penting untuk bekerja dengan asas profesional, cermat, berdasarkan hukum, akuntabel, dan transparan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa data perkembangan perkara penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu pasca tahapan Daftar Calon Sementara (DCS). Turut hadir, Jajaran Sekretariat dari 25 Provinsi dan 337 Kabupaten/Kota yang mengampu Divisi Hukum dan Pengawasan