Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan, Potensi Sengketa, dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilu/Pemilihan, Kamis (24/03/22), secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini memfokuskan pada sharing session penyelesaian sengketa hukum pemilihan yang terjadi di Kabupaten Yalimo, dengan menghadirkan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua, Zandra Mambrazar dan Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen sebagai narasumber. 

Yehemia menyatakan dinamika politik di Kabupaten Yalimo pada pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan.  Sejarah mencatat bahwa pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Yalimo pernah terjadi 2 kali Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hingga pada akhirnya tanggal 10 Maret 2022 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan akhir, dan KPU Kabupaten Yalimo menetapkan Paslon terpilih pada hari Senin 14 maret 2022.

Sementara Zandra menyampaikan analisa permasalahan/potensi sengketa hukum dan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.  Tercatat sebanyak 6 (enam) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Yalimo Tahun 2020. 

Di akhir, Zandra menuturkan pilkada Yalimo tidak akan terlaksana tanpa adanya sinergitas antara penyelenggara pemilu dan dukungan  stakeholder terkait. Pilkada Yalimo memberikan pesan dan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi visi misi KPU, menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang “luber dan jurdil”.

Kegiatan diikuti oleh seluruh anggota KPU Kota Magelang,  Kasubbag Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pada Sekretariat KPU Kota Magelang.