#SobatJDIH, KPU Provinsi Jambi melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Hukum perihal Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Jum’at (14/07/2023). Rapat Koordinasi dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jambi yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin dengan mengundang Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sekretaris atau Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin. Dalam arahannya, Afif mengatakan bahwa kebijakan itu harus berani mengambil sikap pada situasi dan kewenangan yang melekat sebagai Anggota KPU, sesuai aturan dan digunakan dengan tanggung jawab. Lanjut Afif, Pengawasan internal bukan hanya tentang Audit keuangan, melainkan ada audit kinerja. Ia mengungkapkan, apabila manajemen resiko terkait potensi-potensi pelanggaran dapat berjalan baik, maka profesionalitas kinerja akan terjaga. Beliau juga menyampaikan bahwa tugas Divisi Hukum dan Pengawasan bukan sekedar melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan pembuatan peraturan yang ada namun juga berkaitan dengan pengawasan yang ada di Lingkungan kerjanya, termasuk pengawasan kepada Badan Adhoc. Dalam kegiatan ini turut hadir Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Ketua Divisi Hukum KPU Kab/Kota se-Provinsi Jambi, Jajaran Kabag, Kasubbag dan staff di Sekretariat KPU Provinsi Jambi. #KPUMelayani #PemiluSerentak2024 #sobatJDIH #KPUProvinsiJambi #pemilu2024 #pemilihanserentak2024 #jdihkpuprovinsijambi #sobatjdihkpuprovinsijambi