Berita



Evaluasi penyelesaian sengketa pasca penetapan DCS DPRD Kabupaten/Kota

#SobatJDIH, KPU Provinsi Jambi melaksanakan Evaluasi penyelesaian sengketa pasca penetapan DCS DPRD Kabupaten/Kota secara daring, Rabu (20/09/2023). Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni dan dilanjutkan pengarahan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Suparmin. Selanjutnya sesi diskusi serta laporan terkait hasil tanggapan masyarakat dan potensi-potensi adanya sengketa. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui adanya potensi sengketa dan...

Berita 21 September 2023 by JDIH KPU PROV JAMBI

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II

#SobatJDIH , Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin, Kabag Hukum dan SDM, Dian Marianni, dan Staf Hukum, Rini Septiani mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II, yang juga dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman, di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK, Bogor, Senin-Kamis (11-14/9/2023). Dalam sambutannya, Hasyim menyampaikan bahwa semakin dewasa penampilan aktor politik, maka sekeras apapun...

Berita 12 September 2023 by JDIH KPU PROV JAMBI

webinar peran strategis pemuda dan media mendorong pemilu 2024 informatif dan edukatif

#SobatJDIH , Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin menjadi narasumber webinar peran strategis pemuda dan media mendorong pemilu 2024 informatif dan edukatif, Rabu (30/08/2023). Suparmin menjelaskan bagaimana Pemuda dan Media memegang peran strategis dalam mendorong pemilu 2024 informatif dan edukatif. Webinar ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana media massa dan media sosial (new media) mempengaruhi politik dan demokrasi di Indonesia, apa dan bagaimana dampak...

Berita 31 August 2023 by JDIH KPU PROV JAMBI

Survei Penilaian Intergitas (SPI) 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas. Survei tahunan ini bertujuan untuk mengukur risiko korupsi di instansi publik. Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK telah memulai tahapan survei per 17 Juli dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023. Fungsional Direktorat Monitoring Wahyu Dewantara Susilo mengatakan, survei tahun ini menargetkan sebanyak 400.000 responden di seluruh Indonesia. "Lebih banyak yang...

Berita 31 August 2023 by JDIH KPU PROV JAMBI