Pangandaran, jdih kpu.go.id/jabar/pangandaran - Sampurasun #SobatJDIHKPU, tetap smangatt dan patuhi prokes ya✊😁🙏 Pada hari Senin, 29 November 2021 pukul 15.30 - 16.35 WIB KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Peresmian Program S.H. (Sharing Hukum) Kepemiluan secara hybrid (luring dan daring).

Program S.H. diresmikan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, dan disaksikan langsung oleh Keluarga Besar KPU Kabupaten Pangandaran secara luring dan Tim Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring.

Kegiatan ini diawali dengan Pengenalan Program S.H. oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pangandaran, kemudian dilanjutkan dengan Sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, dan terakhir Pengarahan sekaligus Peresmian Program S.H. oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat.

Dalam pemaparannya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa Program S.H. ini merupakan salah satu pengembangan JDIH KPU Kabupaten Pangandaran melalui platform jejaring sosial JDIH KPU Kabupaten Pangandaran. Program S.H. adalah salah satu bentuk Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada warga internet (netizen), yang dilakukan dengan cara menshare flyer melalui jejaring sosial JDIH KPU Kabupaten Pangandaran (Website dan Media Sosial) setiap hari kerja.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran dalam sambutannya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Tim Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam Peresmian Program S.H. ini., dan apresiasi kepada Tim Hukum KPU Kabupaten Pangandaran yang telah menginisiasi Program S.H. dengan sangat baik dan sangat inspiratif. Semoga Program S.H. ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Hukum Kepemiluan khususnya di wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dalam pengarahannya menyambut baik Program S.H. ini yang sangat kreatif dan dapat menjadi contoh kreatifitas bagi KPU Kabupaten/Kota lain khususnya di Jawa Barat dalam memberikan pemahaman hukum kepemiluan kepada masyarakat dan stakeholder yang ada di wilayah kerja masing-masing. Pemberian pemahaman hukum kepemiluan kepada masyarakat dan stakeholder sangat penting untuk kita lakukan sebagai upaya pencegahan potensi sengketa. Di akhir pengarahannya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat meresmikan Program S.H.

Haturnuhun🙏

Pengelola JDIH KPU Kabupaten Pangandaran