KPU KABUPATEN PANGANDARAN MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENANGANAN POTENSI PERMASALAHAN HUKUM PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Pangandaran, jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran - Sampurasun #SobatJDIHKPU, tetap smangatt dan patuhi prokes ya✊😁🙏 Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pangandaran Suwardi Maninggesa didampingi Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pangandaran Hasanuddin Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang diselenggarakan oleh KPU RI di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta pada Jum'at s.d. Minggu (5 s.d. 7/8/2022).

Kegiatan ini dibuka secara resmi pada Jum'at (5/8/2022) oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari didampingi Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz bersama Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya memedomani aturan-aturan yang telah ditetapkan terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Pada hari berikutnya, dilanjutkan dengan Diskusi Panel. Adapun Narasumber dalam kegiatan ini:

1. Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyampaikan materi mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD)

2. Ketua DKPP RI Prof. Muhammad menyampaikan materi mengenai Verifikasi Partai Politik dan Pemilu Serentak Tahun 2024 Berintegritas

3. Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022

4. Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna dan Inspektur Wilayah 2 KPU RI Adiwijaya Bakti menyampaikan materi mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

5. Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan materi mengenai Identifikasi Permasalahan Hukum dan Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang berjumlah 1.125 orang.

Haturnuhun🙏

 

Pengelola JDIH KPU Kabupaten Pangandaran