Soreang, jdih.kpu.go.id/jabar/bandung – Kamis, 12 Oktober 2023, KPU Kabupaten Bandung mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat KPU RI. Bimbingan teknis dihadiri oleh Kasubbag Hukum dan SDM beserta Staf yang bertindak sebagai Operator SPIP. Acara dibuka oleh Inspektur Utama Inspektorat KPU RI Nanang Priyatna yang menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk pencapaian maturitas KPU menjadi level 4. Hadir sebagai narasumber Aditya Permana dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyampaikan materi mengenai konsep penilaian maturitas SPIP penyelenggaraan SPIP terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Fokus penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP. Selanjutnya Aditya juga memandu dalam penginputan data melalui aplikasi e-SPIP. Materi selanjutnya disampaikan oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat KPU RI M. Syahrizal Iskandar yang menyampaikan materi mengenai implementasi PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke Dalam Aplikasi e-SPIP. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2023 disebutkan bahwa penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP. Peran Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai Satgas SPIP yaitu untuk melaksanakan koordinasi intern maupun dengan BPKP terkait dengan penyelenggaraan SPIP. (Subbag Hukum & SDM)