Bandung, jdihkpujabar,- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Agus Hasbi Noor bersama Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Rissa Tania Indriyanti menghadiri acara “Sharing Knowledge Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat” yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bogor bertempat di Hotel Lorin Sentul, Rabu, (27/7/2022). Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Ketua KPU Republik Indonesia Periode 2018-2022 Ilham Saputra dan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.S.i. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM 27 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat .

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bogor, Erik Fitriyadi yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan sharing pengalaman dari Anggota KPU Republik Indonesia Periode 2017-2022 dalam pengelolaan JDIH KPU juga pengembangan dan Inovasi JDIH KPU kedepannya.

Selanjutnya Agus Hasbi Noor mengatakan bahwa JDIH merupakan panduan penyelenggaraan pemilu bagi KPU. “JDIH menempati posisi strategis dalam memberikan informasi-informasi yang dapat diketahui publik, ini merupakan hal yang bagus untuk dapat meningkatkan Public Trust terhadap KPU.”  jelas Agus Hasbi Noor dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan paparan materi dari Ilham Saputra yang menjelaskan bahwa 548 Satker KPU telah memliki JDIH yang semuanya terintegrasi kepada JDIH KPU RI. “JDIH adalah sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU yang berupa PKPU, keputusan KPU, SE dan media publikasi lainnya” jelas Ilham Saputra pada sesi pembahasan.

Seiring dengan itu Kepala Pusat JDIHN Nofli, menyampaikan materi mengenai peran penting JDIHN, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  serta pengelolaan dokumentasi/informasi. “JDIHN memiliki peran penting dalam prioritas Presiden yaitu untuk memangkas segala bentuk kendala regulasi” tegasnya. Dalam sesi pemaparannya Nofli juga menyampaikan bahwa KPU mendapatkan peringkat pertama dalam Pengelolaan JDIH kategori Tingkat Lembaga Non Struktural pada Tahun 2021.