Palembang, 25 November 2022

 

Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir Massuryati didampingi Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Rusdi dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM Masjidah serta Kasubbag Hukum dan SDM Thabrani dan Operator menghadiri undangan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

 

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengatakan JDIH adalah kebanggaan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak memperoleh penghargaan predikat terbaik dalam menyebarluaskan informasi hukum serta menekankan kepada para kepala subbagian dan operator untuk lebih meningkatkan meningkatkan ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

 

Pada proses rekrutmen badan ad hoc yang saat ini masih berjalan, KPU Kabupaten/Kota agar dapat berdiskusi kepada kami tentang antisipasi persoalan-persoalan atau tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc nantinya, tutup Amrah.

 

Pada kesempatan lainnya Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriyadi mengungkapkan KPU Republik Indonesia menekankan tentang "Metadata" yaitu Instansi dapat mengupload produk hukum mulai dari yang dihasilkan oleh instansi tersebut ataupun produk hukum terkait tugas dan fungsi instansi, dan akan terintegrasi dengan portal JDIH.

 

Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Amrah Muslimin, dalam tahapan rekrutmen badan ad hoc ini lah tahapan yang paling tinggi tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), upaya hukumnya adalah adalah penyebarluasan informasi kepada publik disetiap kegiatan yang KPU laksanakan melalui website atau media sosial, ujar Hepriyadi.

 

#KPUMelayani

#PemiluSerentak2024