#sobatjdihkpu Rakorwas SPIP Gel III, Batu - Jawa Timur KPU RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan SPIP (Sistem Informasi Pengawasan Intern Pemerintah) 17-19 Oktober 2024 yang bertempat di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI , dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mochammad Afifuddin memulai sambutannya dengan menyebut bahwa, kegiatan ini penting berkaitan dengan beberapa hal. Terutama, daerah yang masih rendah serapan anggaran, harus segera diselesaikan. Sebab, negara telah memberikan anggaran yang besar, maka jangan sampai hal sepele dalam fasilitasi kegiatan-kegiatan KPU justru terabaikan. Afifuddin mencontohkan daerah yang bermasalah antara komisioner dan sekretariat bisa saja diambil alih kewenangannya oleh KPU RI. Jika komunikasi masih tidak terjalin, kata Afifuddin penggantian ketua pun tak masalah. Hal itu sebagai bentuk reward and punishment. Afifuddin juga menyebut Rakorwas di Kota Batu Jawa Timur sebagai kegiatan terakhir selaku Kadiv Hukum yang sekaligus sebagai Ketua KPU RI. Selanjutnya menunggu pelantikan PAW oleh Presiden terpilih. Afifuddin juga menyebut Survey Kompas, kepercayaan publik terhadap KPU masih tinggi di tengah berbagai isu dan masalah yang berhasil dilewati. Kepuasan publik terhadap Bawaslu misalnya, bisa lebih tinggi, karena pemberitaannya jarang. Semakin jarang, semakin aman. KPU dengan tingginya volume pemberitaan dari berbagai sisi, namun transisi ini dapat dilewati. Pemilu 2024 tinggal menunggu tahapan terakhir, yaitu pelantikan presiden terpilih. "Pelantikan presiden akan segera dilalui, 20 Oktober 2024. Pertama kali dalam sejarah, Ketua KPU RI membacakan SK 360 Tahun 2024 pada saat upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR," kata Afif. Afifuddin, menyebut kolaborasi KPU dengan segala pihak harus terus ditingkatkan. Penyusunan laporan Pemilu 2024 harus segera dirapikan di sela tahapan Pilkada. "Ada informasi surat suara sudah tercetak dan sampai di lokasi, namun ada cagub dan cawagub meninggal dunia," kata Afif mencontohkan beragam tantangan Pilkada terkini. Karena itu, Afifuddin berharap kekompakan sebagai kunci dan jangan lagi ada keputusan sendiri-sendiri. Kata Afif, menurut informasi intelijen banyak sengketa di Pilkada 2024 kali ini. Tentunya hal itu akan berimplikasi pada keserentakan pelantikan gubernur bupati dan walikota pemenang Pilkada. Yang dapat dilantik lebih awal, daerah yang tidak mengajukan sengketa. Berikutnya yang diputuskam dalam sidang Dismisal, lalu seterusnya setelah perintah MK. Kekompakan mengelola situasi di lalangan dapat ditunjukkan ke semua orang hanya sampai Maret. Setelah itu hanya sosialisasi dan data pemilih berkelanjutan. Maka berharap lakukan yang terbaik. Kebaikan akan bertemu kebaikan. Ini juga jadi ajang pembuktian bahwa komisiomer terpilih telah sesuai dengan kelayakan dan kemampuannya," tutup Afifuddin. Dilanjutkan dengan sambutan dari Plh Sekjen KPU RI, Eberta Kawima yang menyinggung kembali poin penting dari kegiatan Orientasi Tugas, yaitu soliditas Ini perlu diingatkan kembali karena di beberapa Satker mulai muncul lagi persengketaan internal. "Tugas kami mengingatkan kembali. Jadikan hubungan komunikasi dan interaksi antara Komisioner KPU RI dan Sekjen sebagai contoh," sebut Eberta. Rakorwas SPIP masih ada kaitan dengan kebersamaan dan soliditas. Dulu ketika PKPU 17/2012 tentang sistem pengendalian internal pemerintah itu awalnya sangat berbau sekretariat sekali. Ketua hanya simbolis. Yang mengerjakan dan memeriksa semuanya sekretariat. Pola ini diubah dengan melibatkan fungsi pengawasan yang melekat pada Divisi Hukum dan Pengawasan. Salah satunya Fungsi Pengawasan Internal. Maka dirubah dengan PKPU 8/2023, langsung terlibat dalam persetujuan dan pengendalian SPIP di satker masing-masing. Keputusan KPU RI Nomor 1356 tahun 2023 tentang Juknis SPIP, menguatkan lagi fungsi persetujuan dengan dibuktikan tandatangan. "Arahan pimpinan KPU RI, sekretaris wajib melaporkan dalam pleno terkait kondisi anggaran. Realisasi dan sisa anggaran berapa per setiap minggu. Maka harus ada pleno sekali sepekan. Masih ada satker yang tidak melakukan ini. Saya nggak ngerti lagi," kata Eberta Kawima. Lebih lanjut Eberta Kawima menyebut masih ada tumpang tindih antara Ketua dan Sekretaris, semoga setelah pertemuan di ini dan di Yogya nanti, hal tersebut tidak terjadi lagi. Eberta Kawima menjelaskan maksud fungsi substantif dan fungsi administratif yang dimiliki sekretariat KPU dari pusat hingga ke daerah. Rakorwas yang berlangsung selama 3 hari ini diisi oleh Narasumber dari perwakilan Bawaslu, Kejaksaan, BPK RI dan juga dari Kapolda Jawa Timur.