Rapat Divisi Hukum dan Pengawasan terkait Public Campaign dan Anti Gratifikasi
Tanggal: 29 June 2022
Pariaman, jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pariaman mengadakan Rapat Divisi tentang pelaksanaan Public Campaign Anti Gratifikasi dan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada hari Rabu, 29 Juni 2022 di RPP KPU Kota Pariaman yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris serta Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM beserta Staf.
Rapat ini merupakan tindak lanjut terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 343/PW.01-SD/10/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2022 serta Surat Komisi Pemilihan Umum...
Divisi Hukum dan Pengawasan hadiri Rakor Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Tanggal: 7 June 2022
Pariaman, jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman - Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pariaman, Syufli, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada hari Selasa, 7 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Pariaman. Kegiatan yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Pariaman ini juga dihadiri oleh DPD/DPC Partai Politik Se-Kota Pariaman.
Terkait sengketa proses Pemilu ini diatur di dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu...
KPU Kota Pariaman Tetapkan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
Tanggal: 14 February 2022
Pariaman, jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman, Senin, 14 Februari 2022, KPU Kota Pariaman menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2022. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh Komisioner, Sekretaris serta Kasubag di Lingkungan KPU Kota Pariaman.
Keputusan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk...