KPU Kota Pariaman menghadiri rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Tata Cara Beracara di Persidangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat pada tanggal 14 s.d 16 November 2022 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang. Hadir dalam kegiatan tersebut Syufli, S.H. selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan SDM, Sri Sundari, S.H., M.H. serta Staf Sub Bagian Hukum dan SDM, Ridho Hardinata, S.IP.
Kegiatan yang dibuka oleh Bapak Yuzalmon selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk menambah kapabilitas KPU Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Serentak 2024, sehingga masing2 KPU Kabupaten/Kota dapat membuat produk hukum yang sesuai dengan peraturan dan juga memahami beracara di pengadilan.
Pada hari pertama kegiatan, bertindak sebagai narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya, yang dalam paparannya menjelaskan 5 prioritas kerja pemerintah tahun 2019-2024 yang terankum dalam Simplifikasi Regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Birokrasi dan sektor Ekonomi. Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa Pemerintah menginginkan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK. Langsung dilanjutkan dengan materi Ragam Bahasa, teknik dan analisis peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Yeni Nel Ikhwan sebagai Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Hari kedua diawali dengan materi Teknik Beracara di Persidangan serta Simulasi Surat-surat Persidangan dengan Narasumber Sudi Pratikno yang merupakan praktisi hukum. Pada kesempatan ini juga dilakukan simulasi membuat dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan. Dilanjutkan dengan materi Pendelegasian Kewenangan, Perubahan dan Pencabutan Keputusan yang kembali disampaikan oleh Yeni Nel Ikhwan.
Hari ketiga diawali dengan dengan arahan dan materi dari KPU RI dan ditutup dengan dilakukan Launching Perpustakaan Digital KPU Provinsi Sumater Barat oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Bapak M. Afifuddin.