Ratahan, jdih.kpu.go.id/sulut/mitra-Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Privinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Y Tinangon SSi., MSi mengatakan, untuk meningkatkan kinerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU di Kabupaten/Kota di Sulut, harus fokus pada tiga kinerja yakni terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan  Produk Hukum, Internalisasi Produk Hukum dan Perencanaan Penyususnan Keputusan yang jelas, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dapat terlaksana dengan baik.

 

"KPU Kabupaten/Kota harus sadar Tupoksi di tengah perubahan zaman. Karena itu perlu rencanakan perubahan kinerja, tanamkan komitmen perubahan, kerjakan rencana perubahan dan teruslah mengevaluasi perubahan kinerja," pinta Tinangon saat menyampaikan materi pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Sulut pada Rabu (30/3/2022).

 

Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu, yang juga Ketua Divisi Perencanaan, Program dan Data, dimana dia mengingatkan juga jajaran Divisi Kumwas yang akrab 'Selimut KPU' ini dapat mengkuti setiap giat yang dilaksanakan  di semua divisi. Ini berdasarkan hasil Rapat Pimpinan lalu denhan Provinsi. Selain itu juga kedepan kita akan mulai menerapkan digitalisasi termasuk produk hukum. "Ini sangat penting kita lakukan menjelang tahapan Pemilu, yang akan di mulai Juni mendatang," tukas Lanny.

 

Sementara, untuk materi Rakor ini disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Y Tinangon yang membahas terkait Kebijakan Strategi Pengembangan JDIH serta Pematangan Tindak Lanjut Rekomendasi Rakor PPH dan Peningkatan Kinerja JDIH beberapa minggu.

 

Rakor dan Bimtek ini dlaksanakan secara daring diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, di 15 Kabupaten/Kota, Kepala Subbagian Hukum serta Operator/Admin dari masing-masing Satker KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk KPU Kabupaten Mitra sendiri di hadiri oleh Otnie Tamod, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Budi Tosalenda sebagai Kasubag Hukum dan SDM, dan Halim ssbagai Operator/Admin JDIH KPU Kabupaten Mitra.

 

Dalam kegiatan tersebut, para admin/operator JDIH Kab/Kota se Sulut, diberikan bimbingan teknis oleh Febry J Langkun sebagai Admin JDIH KPU Sulut terkait dengan mekanisme pengelolaan JDIH serta penyusunan Abstrak Produk Hukum. (*/adm)