Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU selalu menghadirkan inovasi baru demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam mengakses dokumen dan informasi hukum. Terkini, JDIH KPU RI membaharui tampilan laman website JDIH, termasuk laman JDIH KPU Sulut: www.jdih.kpu.go.id/sulut.

Selain pembaharuan tampilan, laman JDIH KPU Sulut kini ketambahan fitur yang dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap dokumen hukum pemilu. Fitur baru tersebut yaitu: monografi, standar operasional prosedur, dan fitur perjanjian kerja sama.

Dalam rangka penyeragaman tampilan laman JDIH KPU dan asistensi pengenalan fitur baru, Tim Biro Perundang-Undangan (PUU) Setjen KPU RI mengunjungi KPU Sulut, pada Senin sampai Rabu, 27-29 Juni 2022.

Tim JDIH KPU melakukan pertemuan dengan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Sulut di Kantor KPU Sulut. Mereka menjelaskan tampilan baru laman JDIH serta mekanisme pengunggahan dokumen hukum pada fitur baru yang telah disiapkan.

Pada fitur monografi, pengguna dapat mengakses buku, artikel atau jurnal hukum yang diterbitkan oleh KPU atau pihak lain, yang dikoleksi JDIH KPU Sulut.

Fitur Perjanjian Kerja Sama (PKS), menampilkan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh KPU dengan pihak lain. Sedangkan pada fitur SOP, dimana masyarakat bisa mengakses SOP dalam melaksanakan sebuah proses bisnis organisasi pada KPU Provinsi Sulut.

Selain itu terdapat juga fitur Informasi Kontak. Fitur ini memudahkan para pengguna untuk bisa terhubung langsung dengan pengelola laman ataupun Tim pengelola JDIH KPU Sulut serta dapat berkomunikasi melalui media sosial, email ataupun telepon. Pengguna dapat melakukab klik langsung ke icon medsos dan diarahkan ke laman medsos JDIH KPU Sulut.

Wajah baru dan dengan bertambahnya fitur dalam laman JDIH diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakases serta memahami informasi hukum.

Pengenalan fitur baru ini dipaparkan oleh, Agustin Tri S dan Novi Wijayanti (Tim Biro PUU Setjen KPU RI) yang dihadiri oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Perwakilan Tim Pengelolah JDIH KPU Sulut.

(22.N0.32).