Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.

Berdasarkan amanat Keputusan KPU nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengelolaan dokumen hukum selain melalui laman JDIH juga melalui perpustakaan.

Melaksanakan amanat pedoman teknis tersebut, JDIH KPU Sulut yang sudah eksis sejak tanggal  29 Agustus 2019, menggagas diadakannya ruangan perpustakaan yang terpisah dari ruangan pengelolaan JDIH.

Hari ini Jumat, 3 Juni 2022, Anggota KPU RI  Mochamad Afifuddin dan Parsadaan Harahap didampingi oleh Ketua KPU Sulut Ardiles M.R. Mewoh bersama Anggota KPU Sulut masing-masing Meidy Y. Tinangon, Lanny A. Ointu dan Salman Saelangi serta Pejabat Sekretariat KPU Sulut meresmikan Perpustakaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam  kesempatan tersebut Mochamad Afifuddin, Ketua  Divisi Hukum dan Pengawasan & Wakil Koordinator Divisi Data dan Informasi meninggalkan catatan untuk Perpustakaan JDIH KPU Sulut.

“Salah satu hal penting bagi penyelenggara pemilu adalah memberikan akses informasi yang mudah kepada siapapun. KPU terbuka, pemilu berintegritas,” tulis Afifuddin dalam pesan di papan pesan Perpustakaan JDIH KPU Sulut.

Sedangkan Parsadaan Harahap, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan, menuliskan pesan: “Salam integritas 24 Jam, bersama KPU, kita bahagia”

Anggota KPU RI  Mochamad Afifuddin dan Parsadaan Harahap merupakan pengunjung pertama dan kedua di Perpustakaan JDIH KPU Sulawesi Utara

Perpustakaan JDIH berada di Lantai II Kantor KPU Sulut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya Informasi Hukum  dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Selain berisi dokumen produk hukum, perpustakaan JDIH menyediakan dokumen lainnya dalam bentuk buku hukum dan kepemiluan serta majalah dan jurnal kepemiluan. (22.N0.28).