Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Komitmen KPU Provinsi
Sulawesi Utara untuk menciptakan kepemimpinan, birokrasi dan pelayanan publik
penyelenggara pemilu yang bersih dan berintegritas terus dioptimalkan.
Terkini, lembaga penyelenggara pemilu di
bumi nyiur melambai yang sedang giat menyiapkan hajatan pemilu dan pemilihan
serentak tahun 2024 tersebut, melakukan langkah implementatif terhadap komitmen
dimaksud dengan membentuk atau membaharui struktur Unit Pengendalian
Gratifikasi...
Manado,
jdih.kpu.go.id/sulut. Sebagai
upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum secara baik dan efisien, KPU Sulut membaharui struktur Tim Pembina dan
Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
Pembaharuan
struktur JDIH KPU Sulut tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulut
Nomor 19 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022, sebagai tindak lanjut
keputusan...
Manado,
jdih.kpu.go.id/sulut. Komitmen
KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk terus mengimplementasikan reformasi birokrasi
(RB) di lingkungan KPU Sulut secara berkelanjutan, terus bergulir. Hal tersebut
ditunjukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Sulut Nomor: 18/HK.03.1/71/2022
tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2022.
SK
yang ditandatangani Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh tersebut didasarkan pada...
Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Kerangka hukum pemilu (electoral
legal framework) merupakan suatu hal yang vital dalam penyelenggaraan
pemilu, karenanya hal tersebut akan menjadi salah satu isu penting dalam
konteks dialektika menuju pemilu 2024. Kerangka hukum pemilu akan turut
mewarnai dinamika pemilu 2024 di tahun 2022, karena mengawali tahapan lainnya
KPU harus menyiapkan peraturan KPU sebagai bagian dari kerangka hukum (legal
framework) pelaksanaan teknis setiap tahapan...
