Berita



Komitmen Bersih dan Berintegritas, KPU Sulut Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Komitmen KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menciptakan kepemimpinan, birokrasi dan pelayanan publik penyelenggara pemilu yang bersih dan berintegritas terus dioptimalkan. Terkini, lembaga penyelenggara pemilu di bumi nyiur melambai yang sedang giat menyiapkan hajatan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tersebut, melakukan langkah implementatif terhadap komitmen dimaksud dengan membentuk atau membaharui struktur Unit Pengendalian Gratifikasi...

Berita 25 February 2022 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Struktur Baru JDIH KPU Sulut: Mewoh Ketua Tim Pembina, Worotitjan Pemred

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara baik dan efisien, KPU Sulut membaharui struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Pembaharuan struktur JDIH KPU Sulut tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Sulut Nomor 19 Tahun 2022 tertanggal 21 Februari 2022, sebagai tindak lanjut keputusan...

Berita 25 February 2022 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Reformasi Birokrasi KPU Sulut Terus Bergulir, SK Tim RB 2022 Diterbitkan

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut. Komitmen KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk terus mengimplementasikan reformasi birokrasi (RB) di lingkungan KPU Sulut secara berkelanjutan, terus bergulir. Hal tersebut ditunjukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU Sulut Nomor: 18/HK.03.1/71/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. SK yang ditandatangani Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh tersebut didasarkan pada...

Berita 25 February 2022 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Menuju Pemilu 2024: Penyusunan Peraturan KPU Menjadi Perhatian KPU di Tahun 2022

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut.  Kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) merupakan suatu hal yang vital dalam penyelenggaraan pemilu, karenanya hal tersebut akan menjadi salah satu isu penting dalam konteks dialektika menuju pemilu 2024. Kerangka hukum pemilu akan turut mewarnai dinamika pemilu 2024 di tahun 2022, karena mengawali tahapan lainnya KPU harus menyiapkan peraturan KPU sebagai bagian dari kerangka hukum (legal framework) pelaksanaan teknis setiap tahapan...

Berita 9 February 2022 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA