Tangerang, jdih.kpu.go.id/sulut– Salah satu aspek penting penyelenggaraan pemilu adalah kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) yaitu semua regulasi atau produk hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan menjadi landasan penyelenggaraan setiap tahapan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7...
Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan/Regulasi Pemilu Tahun 2024 yang mengundang 15 KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan bersama dengan Kasubag Hukum dan SDM.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Best Western Lagoon (4/7) dihadiri juga oleh Mohamad Tio Aliansyah, S.H., M.H Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk...
Manado,
jdih.kpu.go.id/sulut.
Jdih.kpu.go.id/sulut - Pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu 2024 merupakan bagian dari sistem keadilan pemilu (electoral justice system), karenanya KPU Sulut senantiasa berusaha melakukan pencegahan pelanggaran dengan berbagai strategi. Hal tersebut menjadi intisari materi yang disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu yang digelar Bawaslu Sulut di Ibis...
Manado,
jdih.kpu.go.id/sulut.
Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU telah memiliki dasar hukum baru dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menggantikan eksistensi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012.
Dalam regulasi yang baru tersebut lebih tegas lagi diatur tentang penyelenggaraan SPIP oleh Satgas SPIP....
.png)
