Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Dalam sistem penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement), diatur diantaranya mengenai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam dua mekanisme perwujudan sistem keadilan pemilu tersebut, KPU di semua jenjang berposisi sebagai Terlapor dan Termohon.
Untuk memberi panduan bagi jajaran KPU dalam menghadapi masalah hukum berupa penanganan dugaan pelanggaran administrasi dan penyelesaian...
Tangerang, jdih.kpu.go.id/sulut– Salah satu aspek penting penyelenggaraan pemilu adalah kerangka hukum pemilu (electoral legal framework) yaitu semua regulasi atau produk hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan menjadi landasan penyelenggaraan setiap tahapan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7...
Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan/Regulasi Pemilu Tahun 2024 yang mengundang 15 KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan bersama dengan Kasubag Hukum dan SDM.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Best Western Lagoon (4/7) dihadiri juga oleh Mohamad Tio Aliansyah, S.H., M.H Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk...
Manado,
jdih.kpu.go.id/sulut.
Jdih.kpu.go.id/sulut - Pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu 2024 merupakan bagian dari sistem keadilan pemilu (electoral justice system), karenanya KPU Sulut senantiasa berusaha melakukan pencegahan pelanggaran dengan berbagai strategi. Hal tersebut menjadi intisari materi yang disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu yang digelar Bawaslu Sulut di Ibis...
.png)
