Berita



Bimtek PHPU Mahkamah Konstitusi: Pahami Hukum Acara, Kaji Potensi Sengketa Hasil, dan Praktek Susun Jawaban Termohon

Bogor, jdih.kpu.go.id/sulut – Mahkamah Konstitusi menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 Angkatan II, 11-14 September 2023. Bimtek yang digelar di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat diikuti oleh utusan KPU Provinsi, termasuk KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dalam Bimtek yang dibuka Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, peserta diajak memahami hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, mengkaji...

Berita 14 September 2023 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Ketua DKPP, Pimpinan KPU dan Bawaslu RI Bekali Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten dan Kota Se- Sulut

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Heddy Lugito, Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin, dan Anggota Bawaslu RI berbagi ilmu kepada anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubag Hukum dan SDM dari 15 KPU Kabupaten/Kota se- Sulut dalam forum Rapat Koordinasi Kebijakan/ Regulasi Terkait Sengketa Proses Pemilu di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pimpinan penyelenggara pemilu di...

Berita 1 September 2023 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Bahas Potensi Permasalahan Hukum, Antisipasi Sengketa Tahapan Pencalonan

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Di tengah hiruk-pikuk perayaan HUT ke- 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2023, jajaran KPU tetap memanfaatkan waktu untuk melaksanakan agenda penyelenggaraan pemilu, tak terkecuali oleh Divisi Hukum dan Pengawasan. Divisi yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, melaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Potensi Permasalahan Hukum Pemilu 2024. Rakor yang digelar secara...

Berita 18 August 2023 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA

Internalisasi Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu

Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Dalam sistem penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement), diatur diantaranya mengenai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam dua mekanisme perwujudan sistem keadilan pemilu tersebut, KPU di semua jenjang berposisi sebagai Terlapor dan Termohon. Untuk memberi panduan bagi jajaran KPU dalam menghadapi masalah hukum berupa penanganan dugaan pelanggaran administrasi dan penyelesaian...

Berita 16 August 2023 by JDIH KPU PROV SULAWESI UTARA