Jakarta, jdih.kpu.go.id/sulut Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk 2 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk lokus Sulawesi Utara. Sidang digelar Jumat malam, 7 Juni 2024 dalam satu sesi dengan perkara dari Provinsi Sulbar, Sulteng, dan Jateng, yang dimulai pukul 19.00 WIB.
Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, dua perkara yang dibacakan putusannya tersebut adalah perkara nomor...
Jakarta, jdih.kpu.go.id/sulut - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan untuk 2 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) lokus Sulawesi Utara, Jumat, 31 Mei 2024 di ruang sidang MK Panel 3.
Dua perkara PHPU yang masih diperiksa lebih lanjut yaitu perkara nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 dengan pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5, dan perkara nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 Pemilu Anggota...
Jakarta, jdih.kpu.go.id/sulut – Di Sulut terdapat 8 perkara PHPU yg telah diregistrasi MK, terdiri dari 2 perkara PHPU untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulut 1 dan Sulut 4, dan 6 perkara PHPU Anggota DPRD Kabupaten.
6 Perkara PHPU DPRD Kabupaten/Kota tersebar di 4 daerah yairu: Kabupaten Minahasa (3 perkara), Kabupaten Minahasa Selatan (1 perkara), Kota Manado (1 perkara), dan Kota Kotamobagu (1 perkara).
Kedelapan perkara tersebut telah mulai...
Manado, jdih.kpu.go.id/sulut – Komitmen untuk pencegahan korupsi terus ditunjukan jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU di Sulawesi Utara. Hal ini ditunjukan dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN KPU se- Sulawesi Utara yang telah mencapai 100% di awal bulan Maret.
Sebagaimana diketahui dalam rangka pencegahan korupsi, penyelenggara negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per...
.png)
.png)
.png)
.png)