JDIH - KPU PROV SULTRA

Produk Terbaru

28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-Prov/V/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-Prov/V/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020
13/HK.03.1-Kpt/74/Prov/II/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/74/PROV/II/2020 TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
12/HK.03.1-KPT/74/PROV/I/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12/HK.03.1-KPT/74/PROV/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

2020-02-07 15:28:10 WIB

Nomor Perkara	:	001/PS/BAWASLU.PROV.SG-06/IX/2018
Pokok Perkara	:	tidak tercantumnya nama Pemohon dalam DCT
Pemohon	:	Riamin Basire
Amar Putusan	:	1. Menolak permohoan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 114/HK.03.1-Kpt/7401/KPU.Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
Status	:	Ditolak
Tgl Putusan	:	08 Oktober 2019
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU KOLAKA NO 001 (PAN).pdf
Resume	:

2020-02-07 11:00:50 WIB

Nomor Perkara	:	018/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019
Pokok Perkara	:	Adanya perbedaan data jumlah Pemilih, jumlah Pengguna Hak Pilih dan/atau jumlah pengguna Surat Suara, serta jumlah Suara Sah dan tidak Sah, saat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi dengan data yang dipegang Pelapor
Pemohon	:	M. Yusran Elfargani
Amar Putusan	:	Menyatakan Para Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan perubahan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah tidak mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk melakukan perbaikan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah tidak dengan mengacu pada sertifikat pencatatan perolehan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk menyampaikan hasil perbaikan data jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan/atau jumlah penggunaan surat suara, serta jumlah suara sah dan tidak sah tidak yang telah diperbaiki kepada KPU guna dilakukannya perbaikan data dimaksud secara nasional.
Status	:	Terbukti
Tgl Putusan	:	17 Juni 2019
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU SULTRA NO 018 PAP KOTA BAUBAU.pdf
Resume	:

2020-02-07 11:06:09 WIB

Nomor Perkara	:	019/LP/PL/ADM/PROV/28.00/VI/2019
Pokok Perkara	:	dugaan penambahan perolehan suara caleg an. Haeruddin Konde saat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Provinsi.
Pemohon	:	Muh. Izhak Zuhur
Amar Putusan	:	Menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor 019/PL/PL/ADM/PROV/28.00/VI/2019 Tidak Diterima, Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor 019/PL/PL/ADM/PROV/28.00/VI/2019 tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
Status	:	Ditolak
Tgl Putusan	:	17 Juni 2019
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU SULTRA NO 019 PAP KOTA BAU-BAU.pdf
Resume	:

2020-02-07 10:47:13 WIB

Nomor Perkara	:	017/LP/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019
Pokok Perkara	:	Dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM
Pemohon	:	H. La Ode Yuman Nahmuddin, ST
Amar Putusan	:	Menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor 017/PL/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 Tidak Diterima, Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor 017/PL/PL/ADM/PROV/28.00/V/2019 tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
Status	:	Ditolak
Tgl Putusan	:	24 Mei 2019
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU SULTRA NO 017 PAP KOTA BAUBAU.pdf
Resume	:

2020-02-07 10:38:18 WIB

Nomor Perkara	:	06/LP/PL/ADM/KOTA/28.02/IV/2019
Pokok Perkara	:	Kesalahan penempatan foto caleg Partai Hanura pada DCT Partai Perindo Dapil 1.
Pemohon	:	Arifin
Amar Putusan	:	Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan Pengadaan, Pendistribusian Logistik dan Pemungutan Suara. Memerintahkan kepada KPU Kota Bau-Bau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Bau-Bau 1 dengan mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak selama 3 hari.
Status	:	Terbukti
Tgl Putusan	:	04 Mei 2019
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU BAUBAU NO 06 PAP.pdf
Resume	:

2020-02-07 09:57:26 WIB

Nomor Perkara	:	002/ADM-PL/28.16/XII/2018
Pokok Perkara	:	Kesalahan penulisan nomor urut DCT Partai Hanura Dapil 4 dan kesalahan penetapan nomor urut perempuan dalam DCT Partai PBB Dapil 4.
Pemohon	:	Arifin, S.Pd
Amar Putusan	:	Menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Buton Tengah masing-masing tersebut namanya 1) La Ode Nuriadin sebagai Ketua, 2) Rinto Agus Akbar Harkat, M.Phil sebagai Anggota 3) Muhamad Arwahid, S.Sos sebagai anggota, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap administrasi Pemilu; memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Status	:	Terbukti
Tgl Putusan	:	26 Desember 2018
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU BUTENG NO 002 PAP.pdf
Resume	:

2020-02-07 10:16:05 WIB

Nomor Perkara	:	01/TM/PL/ADM/KAB/28.17/XI/2018
Pokok Perkara	:	Seleksi penambahan anggota PPK, pasca putusan MK
Pemohon	:	Arifuddin, S.Pd, Rusli, SIP, Subiansyah Ketua dan Anggota Panwascam Lapandewa
Amar Putusan	:	Menyatakan Terlapor Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan seleksi penambahan 2 (dua) calon anggota PPK pada tahapan Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Buton Selatan, khususnya untuk daftar calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa; membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 83B/PP.05-BA/7415/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan jumlah anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 beserta lampirannya sepanjang menegnai Penambahan calon anggota PPK Kecamatan Lapandewa.
Status	:	Terbukti
Tgl Putusan	:	17 Desember 2018
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU BUSEL NO 01 PAP.pdf
Resume	:

2020-02-07 09:43:42 WIB

Nomor Perkara	:	01/LP/PL/ADM/KAB/28.04/XI/2018
Pokok Perkara	:	Penetapan La Ode Rafiun, S.Pd dari Partai PAN Dapil I Buton yang terindikasi tidak Memenuhi Syarat karena masih merangkap jabatan sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
Pemohon	:	Luwi Sutaher, SH
Amar Putusan	:	Menyatakan Terlapor I dan terlapor II Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada Tahapan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Buton dan menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 71/HK.05.1-Kpt/7404/KPU-Kab//IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
Status	:	Tidak Terbukti
Tgl Putusan	:	10 Desember 2018
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU BUTON NO 01 PAP.pdf
Resume	:

2020-02-07 13:36:34 WIB

Nomor Perkara	:	037/PS.REG/BAWASLU/IX/2018
Pokok Perkara	:	Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon karena merupakan mantan terpidana korupsi.
Pemohon	:	Drs. H. Masyur Masie Abunawas, M.Si
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, 2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4--Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh syarat calon dan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon Anggota DPD tahun 2019 daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh syarat calon dan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Status	:	Dikabulkan Sebagian
Tgl Putusan	:	11 Oktober 2018
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU RI NO 037 SENGKETA PROSES (MASYHUR MASIE ABUNAWAS).pdf
Resume	:

2020-02-07 13:39:47 WIB

Nomor Perkara	:	038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018
Pokok Perkara	:	Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon karena merupakan mantan terpidana korupsi.
Pemohon	:	Dr. La Ode Bariun, SH., MH
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, 2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4--Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 terbatas yang tidak mencantumkan Pemohon dalam DCT Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi seluruh syarat calon dan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon Anggota DPD tahun 2019 daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan dukungan calon perseorangan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Status	:	Dikabulkan Sebagian
Tgl Putusan	:	11 Oktober 2018
File Putusan	:	PUTUSAN BAWASLU RI NO 038 SENGKETA PROSES (LAODE BARIUN).pdf
Resume	:

<< PREV 1 2 NEXT >>

Putusan Bawaslu