JDIH KPU Daerah

Glosarium

Istilah Singkatan Definisi
1 Admin Sipol pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai
2 Administrasi Kependudukan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
3 Akses Arsip ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip
4 Akuntan Publik AP seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik
5 Alat Peraga Kampanye semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon
6 Alokasi Kursi penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil
7 Anggaran Dasar Partai Politik AD peraturan dasar Partai Politik
8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR
9 Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ART peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD
10 Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP aparat yang melakukan pengawasan melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU
11 Aplikasi Khusus Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat lain
12 Aplikasi SPBE satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE
13 Aplikasi Umum Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
14 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
15 Arsip rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
16 Arsip Dinamis Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu
17 Arsitektur SPBE KPU kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi
18 Asersi pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit
19 Badan Adhoc Anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
20 Badan Pengawas Pemilu Bawaslu lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
21 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten/Kota badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
22 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bawaslu Provinsi badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
23 Bagian Kecamatan meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain
24 Bagian Penyusun unit kerja pada Sekretariat KPU Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum
25 Bahan Kampanye semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon
26 Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bakal Pasangan Calon warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan
27 Bilangan Pembagi Penduduk BPPd bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan
28 Biro Penyusun unit kerja pada Sekretariat Jenderal KPU yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan
29 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
30 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi
31 Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota
32 Daftar Pemilih data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran
33 Daftar Pemilih Khusus DPK daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb
34 Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri DPKLN data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara
35 Daftar Pemilih Sementara DPS daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
36 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu
37 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri DPSHPLN DPSLN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat
38 Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri DPSLN daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan
39 Daftar Pemilih Tambahan DPTb Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain
40 Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri DPTbLN data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar
41 Daftar Pemilih Tetap DPT DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
42 Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri DPTLN DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN
43 Dana Kampanye sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan
44 Data Pemilih Berkelanjutan DPB Data Pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus
45 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu DP4 data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
46 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri DP4LN data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang tinggal di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
47 Data Pribadi data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
48 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
49 Dewan Perwakilan Daerah DPD Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
50 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
51 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
52 Dokumen Kependudukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
53 Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon
54 Iklan Kampanye penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
55 Iklan Kampanye di Media Daring penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon
56 Iklan Kampanye di Media Sosial penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon
57 Infrastruktur SPBE semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya
58 Interoperabilitas Data KPU koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis SPBE dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
59 Isolasi Mandiri pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina
60 Jabatan Fungsional JF sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
61 Jabatan Fungsional Pranata Komputer jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer
62 Jaringan Intra jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
63 Kampanye Pemilihan kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
64 Kampanye Pemilu kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu
65 Kantor Akuntan Publik KAP badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik
66 Kantor Tetap tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu
67 Kartu Keluarga KK kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
68 Kartu Tanda Anggota KTA identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik
69 Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota
70 Keamanan SPBE pengendalian keamanan SPBE secara terpadu dalam SPBE di KPU
71 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara
72 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri KPPSLN kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri
73 Kementerian Dalam Negeri kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri
74 Kementerian Luar Negeri kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri
75 Kenirsangkalan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima
76 Keputusan di Lingkungan KPU keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, Sekretaris Jenderal KPU, ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang materi muatannya bersifat kebijakan
77 Kertas Permanen kertas yang bebas asam (acid free) atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama
78 Klasifikasi Akses Arsip Dinamis pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip
79 Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan
80 Komisi Pemilihan Umum KPU lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu
81 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
82 Komisi Pemilihan Umum Provinsi KPU Provinsi Penyelenggara pemilu di provinsi
83 Kotak Suara Keliling KSK pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan
84 Lambang Negara simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan
85 Laporan Awal Dana Kampanye LADK pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain
86 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
87 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye LPSDK pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
88 Layanan SPBE keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat
89 Lembaga Penyiaran Publik lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
90 Lembaga Penyiaran Swasta lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi
91 Logo gambar/huruf sebagai identitas Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah
92 Manajemen SPBE serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
93 Mandat pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat
94 Mantan Terpidana orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
95 Masa Tenang masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu
96 Media Dalam Jaringan Media Daring segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi
97 Media Sosial platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas
98 Naskah Dinas Informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
99 Nomor Induk Kependudukan NIK nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
100 Panitia Pemilihan Kecamatan PPK panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain