1003
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 1003 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024
978
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 978 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
977
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 977 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
| Nomor Peraturan | : | |
| Judul Peraturan | : | |
| Tahun Peraturan | : |
| No | Nomor Peraturan | Judul | Detail Peraturan |
| 1 | 15 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2012 | Detail |
| 2 | 14 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Detail |
| 3 | 13 Tahun 2012 | Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu | Detail |
| 4 | 12 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Detail |
| 5 | 11 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 | Detail |
| 6 | 10 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 | Detail |
| 7 | 9 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Detail |
| 8 | 8 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota | Detail |
| 9 | 7 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 | Detail |
| 10 | 6 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU | Detail |
| 11 | 5 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Detail |
| 12 | 4 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2014 | Detail |
| 13 | 3 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan | Detail |
| 14 | 2 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Detail |
| 15 | 1 Tahun 2012 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan Di Lingkungan KPU | Detail |
| 16 | 5 Tahun 2011 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 | Detail |
| 17 | 4 Tahun 2011 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Indepen Pemilihan Kabupaten/Kota | Detail |
| 18 | 3 Tahun 2011 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum | Detail |
| 19 | 2 Tahun 2011 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 | Detail |
| 20 | 1 Tahun 2011 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Detail |
