Jakarta, 22 November 2023. Pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI hadir menjadi Narasumber Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. M. Afifuddin dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, menguraikan alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menguraikan potensi permasalahan hukum pada setiap tahapan dan menekankan beberapa tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta aspek strategi pemilu maupun penegakan hukum pemilu. Diakhir materi M. Afifuddin juga menyampaikan perlunya kecermatan dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu demi terciptanya pemilu berkualitas, berkeadilan dan berintegritas sebagai sarana integrasi bangsa. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bone Rusnaedi yang hadir sebagai peserta mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan Pimpinan sangat bermanfaat dan merupakan bekal bagi penyelenggara Pemilu 2024 untuk mengantisipasi dan mempersiapkan para anggota KPU untuk menghadapi hasil pemilu yang dipersoalkan ke MK. Dengan Bimtek ini dapat memberikan pengetahuan bagi para peserta mengenai Hukum Acara PHPU Tahun 2024. Pada kegiatan ini, Rusnaedi hadir bersama Yusdar Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bone.