Batam, 6 April 2023. Dalam rangka penanganan potensi permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, KPU Kabupaten Bone menugaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Rahim bersama Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Yusdar menghadiri Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Proses Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU RI di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dalam sambutan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari didampingi Anggota KPU Mochammad Afifuddin bersama Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai upaya menyamakan persepsi terhadap potensi permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan bertujuan untuk memperkokoh daya tahan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam menghadapi berbagai macam laporan, gugatan maupun permohonan ke berbagai lembaga peradilan. Hasyim juga berpesan agar setelah bimtek para peserta dapat terampil dalam menyusun argumentasi, pemetaan permasalahan, hingga penyiapan alat bukti dalam perkara yang dihadapi.

Setelah kegiatan pembukaan, dilanjutkan diskusi panel dengan narasumber dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tio Alamsyah, Kasubdit Penyelenggaraan Pemerintahan Jamdatun Kejaksaan Agung Hari Wahyudi, dan Praktisi Hukum Heru Widodo.

Di hari selanjutnya juga dilaksanakan Praktik Beracara dari masing-masing Provinsi yang memperaktikkan Posisi Majelis Pemeriksa, Panitera, Termohon, Terlapor, Pelapor, Pemohon dan Ahli. Praktik persidangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun dokumen pembelaan hukum dalam perkara Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilu serta sebagai media untuk memberikan permasalahan hukum yang timbul dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini turut dihadiri jajaran pejabat Eselon II Setjen KPU, Ketua dan Anggota Provinsi Kepulauan Riau dan peserta bimtek gelombang ke II sebanyak 558 peserta dari 22 Provinsi dan 257 Kabupaten/Kota yang sebelumnya dilaksanakan hal serupa pada gelombang I di Surabaya sebanyak 546 peserta dari 16 Provinsi dan 257 Kabupaten/Kota. (dok-hum)