Makassar, jdihkpusulsel - Komisi Pemilihan Umum RI mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Kasus Hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 13 Juli 2023. Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB ini, dibuka secara resmi oleh Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Mochammad Afifuddin dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KPU RI Bapak Andi Krisna, Kepala Bagian Hukum KPU RI Ibu Rizky, Kasubag Advokasi KPU RI Bapak Tota Pasaribu dengan mengundang Anggota KPU Provinsi se Indonesia divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam Arahan Anggota KPU RI Divisi Hukum dan pengawasan, bahwa potensi kerawanan divisi Hukum dan pengawasan yaitu pada Disparitas pemahaman dan pelaksanaan PKPU, hal hal teknis di lapangan yang masih belum diatur di dalam PKPU, Persoalan hukum terkait Tahapan maupun Non Tahapan, Kuantitas SDM, Koordinasi Internal dan Eksternal serta pada Pengelolaan anggaran. Sehingga perlu dilakukan Mitigasi potensi potensi permasalahan Hukum pada setiap tahapan Pemilu. Diharapkan kepada Provinsi dan Kab/Kota memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam memahami aturan yang berlaku yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan di setiap tahapan Pemilu serentak Tahun 2024