Putusan
Nomor : 276/DKPP-PKE-VII/2018
-
| Tipe Dokumen | : | PUTUSAN/YURISPRUDENSI |
| Jenis Putusan | : | Putusan DKPP |
| Subjek/Pokok Perkara | : | Bahwa Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP yang pada pokoknya menguraikan para Teradu memberhentikan Pengadu sebagai anggota PPK Kecamatan Johar Baru dengan Surat Nomor : 1219/PP.05-SD/3171/ KPUKot/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 63 Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum |
| T.E.U Badan | : | |
| Nomor Putusan | : | 276/DKPP-PKE-VII/2018 |
| Jenis Peradilan | : | |
| Singkatan Jenis Peradilan | : | |
| Tempat Peradilan | : | |
| Tanggal Dibacakan | : | 30 Januari 2019 |
| Tanggal Terbit | : | |
| Tahun | : | 2019 |
| Bahasa | : | |
| Bidang Hukum | : | |
| Amar | : | Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu serta mencermati keterangan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. |
| Putusan | : | 1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Imam Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Teradu II Wahyu Dinata, Teradu III Achmad Dahlan, Teradu IV Afif Rosadiansyah dan Teradu V Musfir masing-masing selaku Anggota KPU Kota Jakarta Pusat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan Putusan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. |
| Lokasi | : | - |
Bagikan dengan :
