JDIH KPU RI

Home

Undang-Undang Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran Monografi

Pemilihan 2020 Pemilu 2019

Produk Terbaru

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Counter

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Berkarya
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 229-07-27/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya Sulawesi Selatan DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3 (Perseorangan atas nama Nurhidayah) Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6012.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Amanat Nasional (PAN)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 121-12-25/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional Sulawesi Utara DPRD Kab. Bolaang Mongondow 3 Permohonan ditarik. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6045.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 102-10-12/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat DPRD Kab. Bogor II (seharusnya DPRD Kab. Bogor 2) Permohonan ditarik. DPRD Kab. Bekasi 3 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. DPRD Kab. Kuningan 1 Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5981.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 142-20-32/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Maluku Utara DPRD Kab. Sula 2 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 2) Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Sanana Utara, Kecamatan Sanana Barat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kecamatan Sulabesi Selatan, dan Kecamatan Sulabesi Timur tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar “memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten”. DPRD Kab. Sula 4 (seharusnya: DPRD Kab. Kepulauan Sula 4) Permohonan tidak bersesuaian antara posita dan petitum. Dalam posita hanya menyebutkan kehilangan suara di Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Selatan, dan Kecamatan Mangoli Utara tanpa menyebut TPS secara spesifik. Namun dalam petitum meminta pemungutan suara ulang di TPS dengan pernyataan yang samar “memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu di Dapil II dan Dapil IV Kabupaten Sula- untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten”, dan adanya renvoi kecamatan dari Kecamatan Sanana Utara dan Sanana Barat menjadi Kecamatan Mangoli Barat, Kecamatan Mangoli Utara, dan Kecamatan Mangoli Tengah. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6002.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar Kepulauan Riau Kota Batam 1 DPRD Kota Posita dan Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6125.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 161-02-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Gerindra Papua 1. Papua 7 DPRD Provinsi Petitum tidak bersesuaian 2. Papua 2 DPRD Provinsi Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten Posita tidak bersesuaian dengan petitum 4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 5. Lanny Jaya 3 DPRD Kabupaten Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6059.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Banten Banten 1 DPR RI Posita tidak mendalilkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan TSM 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6096.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai NasDem Sumatera Selatan Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten Mendalilkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6146.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Berkarya
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Berkarya Papua Kota Jayapura 3 DPRD Kota Posita tidak bersesuaian dengan Petitum 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6055.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Kalimantan Timur DPRD Kab. Kutai Barat 1 Renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum. 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6023.pdf
Resume	:

<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NEXT >>

Putusan Mahkamah Konstitusi