JDIH - Biro Hukum KPU

Home Profil Peraturan KPU Keputusan KPU Surat Dinas Surat Edaran

Produk Terbaru

[Keputusan KPU]
1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Keputusan KPU]
1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Keputusan KPU]
1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019

Peraturan Tematik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar Maluku 1. Maluku DPR RI Petitum tidak bersesuaian 2. Maluku Tenggara 2 DPRD Kabupaten Petitum tidak bersesuaian 3. Maluku 3 DPRD Provinsi Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon 4. Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon 5. Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6106.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 20-01-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Papua Papua DPR RI Posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6065.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 42-13-33/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat Papua 1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari Posita dan Petitum tidak bersesuaian 2. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Yulianus Dwaa Pertentangan posita dan petitum khususnya mengenai objek permohonan 3. Papua 3 DPRD Provinsi Petitum tidak bersesuaian 4. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Jemy Kombo Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 5. Keerom 1 DPRD Kabupaten Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan 6. Kota Jayapura 1 DPRD Kota Posita tidak mencantumkan perolehan suara melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu 7. Kota Jayapura 3 DPRD Kota Petitum tidak bersesuaian 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6063.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 173-04-02/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sumatera Utara Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Langkat 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5897.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrat
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 66-14-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Aceh, Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5923.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrat
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 63-14-34/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Papua Barat (DPR RI) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5909.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI Perjuangan Sumatera Selatan Musi Banyuasin 1 DPRD Kabupaten Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6145.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Aceh
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 46-15-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Aceh Aceh Aceh 4 (DPRA Provinsi) Terdapat pertentangan dalam Petitum 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5926.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Golongan Karya (Golkar)
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 176-04-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Aceh --- Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_5934.pdf
Resume	:

0000-00-00 00:00:00 WIB

Nomor Perkara	:	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019
Pemohon	:	Partai Demokrat
Amar Putusan	:	Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 68-14-33/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua 1. Papua DPR RI Posita dan petitum tidak bersesuaian 2. Papua 6 DPRD Provinsi Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) dan tidak mencantum perolehan suara yang benar menurut Pemohon 3. Keerom 1 DPRD Kabupaten Mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon 4. Waropen 2 DPRD Kabupaten Posita dan petitum tidak bersesuaian 5. Puncak Jaya 3 DPRD Kabupaten Terdapat dua permohonan yang saling bertentangan untuk Dapil Puncak Jaya 3 6. Sarmi 2 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 7. Sarmi 3 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 8. Nabire 4 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten 9. Mimika 1 DPRD Kabupaten Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 10. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten Pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke 2 2. Asmat 1 DPRD Kabupaten (Perseorangan) Permohonan untuk Dapil Asmat 1 Ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
Status	:	Sela / Provisi
Tgl Putusan	:	22 Juli 2019
File Putusan	:	putusan_mkri_6074.pdf
Resume	:

<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NEXT >>

Permohonan Perkara

Link Terkait

Website KPU RI

Counter

Putusan Mahkamah Konstitusi